Hasil Pencarian
Menemukan 57 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 61 Tahun 2017
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Dan Gubernur Papua

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 54 Tahun 2017
Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait struktur dan tata kerja Tim Ahli Limbah B3 dalam mengevaluasi: a. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3; b. kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan c. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2015
Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016
Perhutanan Sosial

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan
  2. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MenhutII/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
  3. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/MenhutII/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
  4. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/MenhutII/2014 tentang Hutan Desa

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  2. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Mengubah :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018
Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015
Hutan HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2016
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2017
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2016
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 93 Tahun 2018
Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 54 Tahun 2016
Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 77 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2019
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Dan Gubernur Papua

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 8 Tahun 2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 61 Tahun 2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua
  2. tentang

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019
Hutan Adat dan Hutan HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan HAK

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 82 Tahun 2019
Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 80 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 93 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 79 Tahun 2019
Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 78 Tahun 2019
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUTII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (
  2. tentang
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara