Hasil Pencarian
Menemukan 54 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 61 Tahun 2017
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Dan Gubernur Papua

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Dan Gubernur Papua

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 29 Tahun 2020
Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls

Lingkungan Hidup

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2020
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2020
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021

APBN Lingkungan Hidup Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020
Hutan Tanaman Rakyat

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020
Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Permen LHK No. 54 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 54 Tahun 2017
Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait struktur dan tata kerja Tim Ahli Limbah B3 dalam mengevaluasi: a. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3; b. kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan c. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2020
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2015
Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  2. tentang
    Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
  3. tentang
    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah, kecuali ketentuan mengenai pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016
Perhutanan Sosial

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan
  2. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MenhutII/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
  3. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/MenhutII/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
  4. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/MenhutII/2014 tentang Hutan Desa

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. Permen LHK No. 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2020
Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang
    Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUTII/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
  2. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUTII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
  3. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen LHK No. 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018
Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen LHK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  2. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen LHK No. 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Mengubah :

  1. tentang
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2020
Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal

Lingkungan Hidup

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020
Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkur

Kesehatan Lingkungan Hidup

  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2020
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen LHK No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak