Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020
Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan BIG No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi

Download :
Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
Peraturan BIG No. 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Download :
Peraturan BIG Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020
Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021
Sistem Referensi Geospasial Indonesia

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 13 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021
Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang

Download :
Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020
Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2021
Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 17 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2019
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2019
Tunjangan Kinerja

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019
Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BIG Nomor 15 Tahun 2019.pdf

Abstrak

METODE KARTOMETRIK PADA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

2019

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 15, Bn. 2019 No. 1529, www. peraturan.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, diperlukan metode kartometrik pada kegiatan penetapan dan penengasan batas desa/kelurahan; b. bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
Pembuatan peta kerja; pemeriksaan garis batas desa/kelurahan di atas peta; penentuan titik kartometrik; digitisasi; penyajian peta;

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
53 halaman dengan lampiran

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2020
Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi

Download :
Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018
Tugas Belajar

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
Peraturan BIG No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Download :
Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TUGAS BELAJAR

2018

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 2, BN. 2018 No. 1403, www.peraturan.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tugas Belajar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sistem manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Informasi Geospasial, perlu mengatur kembali mekanisme pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tugas belajar;
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; 9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar;
Ketentuan Umum; Formasi tugas belajar; Sumber pembiayaan; Pengusulan calon karyasiswa; Seleksi calon karyasiswa; penetapan karyasiswa; Jangka waktu tugas belajar; kewajiban karyasiswa; Pemantauan tugas belajar; Pemberhentian tugas belajar; Purna karyasiswa; Sanksi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Mencabut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar
25 halaman dengan lampiran

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2019
Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 pada Badan Informasi Geospasial

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan BIG Nomor 16 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2021
Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021
Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Geospasial, Ruang Kebumian

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BIG No. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar

Download :
Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2019
Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

2019

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 14, BN. 2019 No. 1162, www.peraturan.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial;
Ketentuan Umum; Sertifikasi; Skema Sertifikasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
11 halaman

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download :
Peraturan BIG Nomor 5 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2019
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala BIG Nomor 3 Tahun 2015

Download :
Peraturan BIG Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Pendidikan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan BIG No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
Peraturan BIG No. 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar

Download :
Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2019
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Download :
Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Informasi Geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Atlas

Geospasial, Ruang Kebumian

Download :
Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 51 peraturan (dalam 0,028 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 51 peraturan (dalam 0,028 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 51 peraturan (dalam 0,028 detik)