Hasil Pencarian
Menemukan 84 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016
Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Ketenagakerjaan Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
  2. Permenaker No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan

Mengubah :

  1. Permenaker No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

Mengubah :

  1. Permenaker No. 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasonal di Daerah

Ketenagakerjaan Pendidikan Standar/Pedoman

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015
Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015
Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
  2. Permenaker No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain

Mengubah :

  1. Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Permenaker No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Mencabut :

  1. Permenaker No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Asuransi Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Haria Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Mencabut :

  Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Diubah dengan :

  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut :

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22