Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenpar No. 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 7 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

2020

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 7, BN. 2020 No. 391, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan bidang pariwisata di daerah memerlukan dana alokasi khusus fisik untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional; c.bahwa untuk pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata di daerah diperlukan petunjuk operasional ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62)
Mengatur ketentuan umum; arah kegiatan untuk DAK fisik: Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis;Menu dan Kegiatan;Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi;Format Surat dan Daftar Data Pendukung; Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor)
146 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenpar No. 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 2 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 2, BN. 2021 No. 229, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

ABSTRAK:

a. bahwa dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik bidang pariwisata yang sesuai dengan prioritas pembangunan kepariwisataan nasional serta untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata; b. bahwa penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, memerlukan petunjuk operasional sebagai standar teknis pelaksanaan kegiatan di daerah. c. bahwa pengaturan terkait petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pariwisata sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309); 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184)
Mengatur ketentuan umum; arah kegiatan untuk DAK fisik: Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis;Menu dan Kegiatan;Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi;Format Surat dan Daftar Data Pendukung; Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 391),
745 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenpar No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 3 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN

2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 3, BN. 2021 No. 230, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan diberikan kepada daerah untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata; b. bahwa dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, memerlukan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan; c. bahwa pengaturan terkait petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pariwisata sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184)
Pendahuluan; Kriteria dan Alokasi; Perencanaan;Penggunaan; Pelaksanaan; Pendampingan Pelatihan; Pembiayaan;Penyaluran;Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;Format-format;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
136 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenpar No. 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 8 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN

2020

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 8, BN. 2020 No. 392, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan untuk perbaikan kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan informasi kepariwisataan, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan daerah di bidang pelayanan kepariwisataan di daerah diperlukan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan c. bahwa penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (9) huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, diperlukan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaaan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270) 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
Pendahuluan; Kriteria dan Alokasi; Perencanaan;Penggunaan; Pelaksanaan; Pendampingan Pelatihan; Pembiayaan;Penyaluran;Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;Format-format;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255)
44 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMEN PAREKRAF NOMOR 4 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 4, BN. 2021 No. 283, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
Standar Usaha Angkutan Darat Wisata Berisiko Menengah Rendah; Standar Usaha Angkutan Halan Rel Wisata Berisiko Menengah Tinggi; Standar Usaha Angkutan Laut Untuk Wisata Berisiko Menengah Tinggi; Standar Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Berisiko Menengah Tinggi; Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi; Standar Usaha Restoran Berisik Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi; Standar Usaha Jasa Boga Berisiko Menengah Tinggi; Standar Usaha Kelab Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman Berisiko menengah Tinggi;Standar Usaha Kawasan Pariwisata Berisiko Tinggi; Standar Usaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Berisiko Menengah Rendah; Standar USaha Museum Berisiko Menengah Rendah;Standar USaha Lapangan Golf Berisiko Tinggi;Standar Usaha AKtivitas Perburuan Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi; Standar Usaha Aktivitas Taman bertema/Taman Hiburan lainnya Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Pengelolaan Goa Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Wisata Pantai Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Wisata Agro Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan manusia Lainnya Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Arung Jeram Berisiko Menenah Tinggi;Standar USaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Dermaga Marina Berisiko Tinggi;Standar Usaha Wisata Memancing Berisiko Menengah Tinggi; Standar Usaha Aktivitas Wisata Air Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Klub Malam berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Karaoke Berisiko Menengah Rendah;Standar Usaha Diskotek Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Spa (Sante Par Aqua) Berisiko Menengah Tinggi;Standar Usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya Berisiko Menengah Rendah;

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
601 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2019
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 5 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 16 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2019
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 15 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2019
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 12 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 13 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.63/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 17 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2019
Standar Usaha Spa

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenpar No. 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Download :
PERMEN PAREKRAF NOMOR 5 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 5, BN.2021 No. 502, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
Ketentuan Umum; Persyaratan Pengangkatan Direktur; Pengangkatan Direktur; Masa Jabatan; Pemberhentian Direktur; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1247),
11 halaman

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2019
Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenpar No. 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 14 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 6 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

2020

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 6, BN. 2020 No. 218, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
Ketentuan Umum; Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata; Tata Cara Sertifikasi; Pengawasan; Sanksi Administratif; Lain-lain; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1175)
15 halaman dengan lampiran

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2019
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 6 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2019
Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara DI Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2019
Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2019
Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Kamar Hotel Praktik Berdasarkan Kondisi Tertentu Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 8 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2019
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 9 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019
Manajemen Krisis Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 10 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERMENPAREKRAF NOMOR 8 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2020

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia NO. 9, BN. 2020 No. 623, jdih.kemenparekraf.go.id

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan strategi nasional pencegahan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di kementerian/lembaga, optimalisasi sinergi antarkementerian/lembaga perlu ditingkatkan; b. bahwa untuk pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu sebagai wujud dari aksi reformasi tata kelola pajak; c. bahwa untuk pemberian ijin untuk layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu diatur ketentuan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62)
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ; Tata Cara Konfirmasi melalui aplikasi secara elektronik; Penyampaian Laporan KSWP;

CATATAN:

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
7 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 75 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 75 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 75 peraturan (dalam 0,002 detik)