kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
b. untuk mengingat mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa, maka pemerintah kabupaten seluma menetapkan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik;
1.UU No. 3 Tahun 2003
2.UU No. 33 Tahun 2004
3.UU No. 12 Tahun 2011
4.UU No. 6 Tahun 2014
5.UU No. 23 Tahun 2014
6.PP No. 43 Tahun 2014
7.PP No. 60 Tahun 2014
8.PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2014
9.PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa , pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 37 Tahun 2016
pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) di lingkungan pemerintah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggara pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatiakn kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
b. dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatiakn kondisi geografis daerah, perlu mengpotimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberiakn pelayanan publik;
c. berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat lambatnya 5 Tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No.25 Tahun 2009
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No.65 Tahun 2005
6. PP No.38 Tahun 2007
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. PP No.78 Tahun 2007
9. PERMENDAGRI No.24 Tahun 2016
10.PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008
11.PERMENDAGRI No.4 Tahun 2010
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2016
kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas dearah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
berdasarkann Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan dan susunan organisasi serta tata kerja perangkat daerah diatur dalam peraturan bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2014
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. INMENDAGRI No.061/2911 / SJ Tahun 2016
7. PERDAPNo. 8 Tahun 2016
Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuian dengan peraturan perundang Undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 29 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Seluma, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Darah Perwakilan Rkayat Daerah Kabupaten Seluma.
UU NO 3 TAHUN 2003
UU NO 12 TAHUN 2011
UU NO 4 TAHUN 2014
UU NO 23 TAHUN 2014
PP NO 18 TAHUN 2016
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/2911/SJ TAHUN 2016
PERDA NO 8 TAHUN 2016
Kedudukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2014
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. INMENDAGRI No.061/2911 Tahun 2016
7. PERDAPNo. 8 Tahun 2016
Di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundana undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai amanat Pasal 72 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pengisian keanggotaannya dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh minimal 50% + 1 dari Daftar Pemilih Tetap desa yang bersangkutan. Perda ini juga mengatur fungsi dan wewenang BPD, Hak, Kewajiban dan larangan BPD, Pemberhentian dan Masa keanggotaan BPD, Penggantian anggota dan Pimpinan BPD serta tata tertib dan mekanisme kerja BPD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2014
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. INMENDAGRI No.061/2911 / SJ Tahun 2016
7. PERDAPNo. 8 Tahun 2016
Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuanagan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah , Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No.1 Tahun 2014
4. UU No.15 Tahun 2005
5. PP No. 13 Tahun 2006
6.UU No.33 Tahun 2004
7. UU No. 28 Tahun 2009
8.UU No.23 Tahun 2014
9.PP No. 55 Tahun 2005
10.PP No. 56 Tahun 2005
11.PP No. 58 Tahun 2005
12.PP No. 6 Tahun 2006
13.PP No. 79 Tahun 2005
14.PP No. 8 Tahun 2006
15.PP No. 38 Tahun 2007
16.PP No. 71 Tahun 2010
17.PERPRES No. 54 Tahun 2010
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
63
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.23 Tahun 2014
4. PP No. 18 Tahun 2016
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan bupati.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten seluma Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu ditetpakan Standar Biaya Masuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggara 2017
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No.23 Tahun 2014
4. UU No.58 Tahun 2005
5. PP No. 38 Tahun 2007
6. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006
7. PERDAPNo. 33/PMK.02 Tahun 2016
8.PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016
Satuan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tudak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
