Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR : 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dibentuknya peraturan adalah:
a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan swasta dan program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan perusahaan BUMN pada dasarnya merupakan wujud peran serta pelaku usaha dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian integral pembangunan nasional;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, pelaksanaan program kegiatan tersebut perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang;
c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan
Dasar Hukum dibentuk peraturan adalah: UUD 1945; UU 19/2003; UU 39/2003; UU 25/2007; UU 40/2007; UU 32/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; PP 47/2012; Permen BUMD PER-05/MBU/2007 dan Perda Kab Kepahiang 8/2012
Materi Pokok yang diatur dalam Peraturan adalah:
Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk :
a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TSP dan PKBL di Kabupaten;
b. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten; dan
c. memberikan landasan kepada pemerintah daerah dalam mengkoordinasi, mengakomodasi dan mensinergikan penyelenggaraaan program TSP PT, PKBL BUMN dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Bupati tentang pemberian penghargaan pelaksana TSP dan PKBL ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keserasian hubungan kerja dan peningkatan peran staf ahli bupati, perlu diatur pola/mekanisme koordinasi dan konsultasi staf ahli bupati sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Materi Pokok: tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:
a. memberi kepastian bagi staf ahli bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang tugasnya; dan
memberikan arah bagi staf ahli bupatio dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan adalah adanya beberapa peraturan yang sudah dirubah dan dicabut sehingga tidak relevan lagi dengan peraturan Bupati yang lama.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah untuk melaksanakan kepentingan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Permendagri 72 tahun 2013 yang mengamanatkan pengaturan terhadap pembangunan wilayah terpadu kapubaten kepahiang dan dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah.
Dasar Hukum pembentukan peraturan adalah : UU 39/2003; UU 25/2004; UU 17/2007; UU 26/2007; PP 8/2008; PP 26/2008; PP 50/2011; PP 2/2015; Permendagri 72/2013; Perda Prov Bengkulu 4/2008; Perda Prov Bengkulu 2/2012; dan Perda Kab Kepahiang 8/2012
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah:
ruang lingkup PWT melalui program kewilayahan yang meliputi:
a. PWTJP
b. PWTJM dan
c. PWT Tahunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pembentukan peraturan adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan pertimbangan objektif perlu diberikan tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemkab Kepahiang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
Dasar Hukum pembentukan peraturan adalah UU 39/2003; UU 23/2014; Permendagri 13/2006; Perda Kab kepahiang 13/2016 dan Perbup kepahiang 25/2016
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah; kriteria yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan adalah:
a. tanggungjawab pelaksanaan tugas
b. jenis, bobot dan beban pekerjaan
c. kondisi kerja yang memiliki resiko tinggi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan bupati nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang dicabut dan tidak berlaku lagi
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 5 Tahun 2016
penghasilan tetap-tunjangan-kepala desa-perangkat desa-badan permusyawaratan desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
a.bahwa pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa mempunyai hak memperoleh tunjangan pelaksana tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan
b. bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah
Materi Pokok : peraturan ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan dalam penghitungan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBdesa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2016.
Pada sata peraturan bupati ini mulai berlaku, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD yang tercantum dalam keputusan bupati tentang pengangkatan kepala desa perangkat desa dan BPD serta keputusan bupati tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat dan tunjangan BPD disesuaikan dengan peraturan bupati ini.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR :10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dibentuknya peraturan adalah:
a. bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
c. bahwa segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
d. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penegakan hukum; dan
e. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan dukungan peraturan, dan perangkat kelembagaan di tingkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang dapat menjamin pelaksanaannya
Dasar Hukum dibentuknya peraturan adalah: UUD 1945; UU 7/1984; UU 20/1999; UU 39/1999; UU 1/2000; UU 23/2002; UU 13/2003; UU 39/2003; UU 23/2004; UU 13/2006; UU 21/2007; UU 11/2009; UU 6/2014; UU 23/2014; PP 4/2006; PP 39/2012; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01/2010 dan Nomor 5/2010
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah:
Tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah:
a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
c. melindungi, dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak baik sebagai korban tindak kekerasan, maupun sebagai pelapor,dan saksi;
e. menjamin penanganan dan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara adil dan bermartabat; dan
f. melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lain yang Setara, Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka efektifitas tugas perlu dilakukan perubahan peraturan bupati kepahiang nomor 24 tahun 2015 tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara, pejabat lain yang setara, PNS dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kabuapten kepahiang.
Materi Pokok:
1. ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah 1 huruf yaitu huruf f dan ayat (4) hufuf i diubah
2. ketentuan Pasal 9 diubah, ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (5)
3. ketentuan pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambah 1 huruf baru yaitu huruf g
4. diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 1 pasal yaitu 19 A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
dasar pertimbangan:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa aplikasi E-planning merupakan sistem informasi perencana sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahuna daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
Materi pokok; maksud peraturan bupati kepahiang ini adalah:
a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten kepahiang; dan
b. mengelola penyampaian ususlan kegiatan prioritas, pengelolaan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang
Dasar Hukum peraturan dibentuk adalah: UUD 1945; UU 39/2003; UU 5/2014; UU 23/2014; dan PP 18/2016
Materi Pokok dalam peraturan adalah:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
