Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2019
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pariwisata

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025

ABSTRAK:

kekayaan alam, keanekaragaman bahasa dan suku, keunikan dan kekhasan budaya, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, keanekaragaman flora dan fauna, serta peninggalan sejarah dan purbakala yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, menjadi daya tarik tersendiri dan merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; sumber daya dan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan di Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 TAhun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 67 Tahun 1996
dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RIPPARPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Gubernur atas pelaksaan Perda ini
penjelasan: 12 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Disabilitas

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia; penyandang disabilitas mempunyai tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi;
Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 8 Tahun 2016;
dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
penjelasan: 16 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2019
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

DAS

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

DAS merupakan urat nadi dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat lain pada umumnya; daya dukung daerah aliran sungai dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 37 Tahun 2014; PP No 45 Tahun 2004; PP N0 6 Tahun 2007; PP No 76 Tahun 2008.
dalam peraturan ini diatur tentang pengeloaan Daerah Aliran Sungai dengan berdasarkan azas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel serta sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan Gubernur pelaksaan Peraturan Daerah ini
Penjelasan: 8 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Struktur-Organisasi

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

sub sektor perkebunan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat; berdasarkan hasil perhitungan ulang kriteria tipelogi Perangkat Daerah, nilai penjumlahan variabel umum dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang pertanian memenuhi syarat untuk diwadahi dalam 2 (dua) dinas tipe A;; perlu dibentuk Dinas Perkebunan yang terpisah dari Dinas Pertanian, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 26 Tahun 2004; UU No12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan struktur organisasi dengan menyesuaikan pada perhitungan kriteria tipologi daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
merubah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016
Penjelasan 3 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2019
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

apbd-pertanggungjawaban

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; sehubungan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 24 Mei 2019, maka Gubernur Sulawesi Barat, perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disetujui bersama
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005
dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksaanaan APBD berupa Laporan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi

BUMD Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

modal-penyertaan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Sebuku Energi Malaqbi
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 26 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 54 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019;
dalam peraturan ini diatur tentang penyertaan modal kepada Perumda Sebuku Energi Malaqbi untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
penjelasan : 2 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2019
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020

APBD Standar/Pedoman

Abstrak

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 1 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

tentang
merubah sebagian pergub No 38 Tahun 2017

Download :
PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

keuangan - dprd

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2019/No 2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

rangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 16 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
merubah Pergub No 38 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 2 Tahun 2019
Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERGUB NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

kode - etik

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2019/No 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan aparatur unit kerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas, kehormatan institusi serta menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan kode etik kerja dalam menjalankan tugas; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 25 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 28 tahun 1999; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 11 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018
dalam peraturan Gubernutr ini diatur tentang pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pedoman Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengatur perilaku dan etika Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2019
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

tentang
perubahan kedua pergub no 38 tahun 2017

Download :
PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

keuangan - dprd

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2019/No 4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD maka perlu disesuaikan dengan tahun anggaran, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah;
UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan dan penambahan mengenai ketentuan mulai berlakunya

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
merubah pergub No 38 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2019
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
perubahan ketiga

Download :
PERGUB NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Struktur-Organisasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2019/No 5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka untuk menyesuaikan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah;
UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Peternakan Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
perubahan ketiga Pergub No 45 Tahun 2016
lampiran : 2 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2019
Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Pergub No 4 Tahun 2007

Download :
Pergub nomor 5 thn 2019.pdf

Abstrak

sumbangan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2019/No 6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2009; PP NO 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela/tidak mengikat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah, yang diberikan secara sukarela, iklas dan tidak mengikat baik berupa sumbangan dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Mencabut Pergub No 4 tahun 2007
lampiran : 2 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Serta Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Pergub NOMOR 7 THN 2019.pdf

Abstrak

thr

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2019/No 8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Serta Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
UU No 26 Tahun 2004; UU NO 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014, PP No12 Tahun 2019; PP No 35 Tahun 2019; PP NO 36 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian gaji dan tunjangan tiga belas serta tunjangan hari raya

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 8 Tahun 2019
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
PERGUB NOMOR 8 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

penghasilan-tambahan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2019/No 9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka opttimalisasi pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa perlu penyesuaian tambahan penghasilan; beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 65 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 tahun 2017
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian TPP kepada Pegawai

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
merubah Pergub No 6 Tahun 2017
lampiran : 4 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
merubah pergub No 46 Tahun 2018

Download :
PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

apbd

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2019/No 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan pergeseran rincian obyek belanja berdasarkan usulan SKPD dan telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah; berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan SALINAN 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Selanjutnya pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP NO 57 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Pp No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan karena adanya pergeseran anggaran

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
merubah Pergub No 46 Tahun 2018

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
perubahan kedua pergub No 46 Tahun 2018

Download :
PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, 29/05/2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; sehubungan dengan adanya pergeseran rincian obyek belanja berdasarkan usulan SKPD dan telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah; berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan SALINAN 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Selanjutnya pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU NO 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP NO 23 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan penjabaran APBD karena adanya pergeseran anggaran

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
merubah Pergub No 46 Tahun 2018

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 13 Tahun 2019
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
perubahan ketiga Pergub No 46 Tahun 2018

Download :
PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2019/No 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; sehubungan dengan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan pergeseran rincian obyek belanja berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah; berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan pada kriteria belanja untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun SALINAN 2 Mengingat : 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Selanjutnya pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
UU No 28 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam peraturan gubernur ini diatur tentang perubahan penjabaran APBD karena adanya perubahan DAK

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
merubah Pergub No 46 Tahun 2018

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2019
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download :
PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pelayanan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2019/No 15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 26 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017
dalam peraturan gubernur ini diatur tentang pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
mencabut pergub No 31 Tahun 2016
lampiran : 7 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 15 Tahun 2019
Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

rekening-bendahara

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2019/ No 16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, agar tertib, transparan dan akuntabel serta berjalan secara efektif dan efisien, perlu disusun pedoman pengelolaan rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 20014; permendagri No 13 Tahun 2006
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang rekening bendahara dalam pelaksanaan transaksi non tunai, ruang lingkup dan mekanismenya

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
lampiran : 10 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 16 Tahun 2019
Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Download :
PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

kas

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2019/No 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Diatur Dalam Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri 13 TAhun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

RKPD

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2019/No 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Permbangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 19 Tahun 2019
Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
mencabut pergub No 24 Tahun 2015

Download :
PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

analisis - biaya

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2019/No 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja perangkat daerah, perlu disusun Pedoman Analisis Standar Belanja Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan RKA-PD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk satu tahun anggaran;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
mencabut pergub no 24 tahun 2015
lampiran : 146

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 20 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

APBD Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
perubahan kedua pergub No 4 Tahun 2017

Download :
PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2019/No 21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu penyesuaian materi muatan Peraturan Menterti dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
pasal 18 ayat 6 UU D1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004;UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2010;
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan mengenai hibah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
merubah pergub No 4 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2019
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pedoman-evaluasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2019/No 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

ABSTRAK:

dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan standarisasi pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, perlu Pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman dalam melakukan evaluasi Perda dan Perkada yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
lampiran : 29 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2019
Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

budaya - kerja

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2019/No 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

untuk meningkatkan kinerja, menumbuh kembangkan semangat dan etos kerja, tanggungjawab moral Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didasarkan prinsip ide to malaqbi, perlu upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya kerja;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU NO 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pandangan hidup berupa nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, sikap perilaku, cita-cita serta tindakan sebagai pendorong terwujudnya kinerja organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan terukur untuk mencapai tujuan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.

Hasil Pencarian
Menemukan 32 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 32 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 32 peraturan (dalam 0,003 detik)