Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

APBD

Download :
P_SULBAR_4_2010.pdf

Abstrak

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
dasar hukum: UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999 jo. UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.02 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.05 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.10 Tahun 2009.
dalam PERDA ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keaungan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010.
peraturan yang akan diatur: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
10 halaman

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

apbd-pertanggungjawaban

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; sehubungan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 5 Juni 2018, maka Gubernur Sulawesi Barat, perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disetujui bersama
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2005
dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan tahun anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
Perjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui Peraturan Kepala Daerah

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2018
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Perda No 14 Tahun 2009

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Pengelolaan-BMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No 03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 84 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015
dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
mencabut Perda No 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah
Peraturan Kepala Daerah pelaksaan Peraturan Daerah
Penjelasan: 19 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2018
Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

BUMD

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Prov. Sulawesi Barat No. 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

bumd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)

ABSTRAK:

mempercepat proses pembangunan dan pengembangan daerah serta penggalian potensi sember daya alam daerah perlu pengaturan kelembagaan perusahaan perseroan daerah guna mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 26 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2017
dalam peraturan ini diatur tentang perubahan bentuk BUMD Provinsi Sulawesi Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha MIlik Daerah Provinsi Sulawesi Barat
penjelasan: 10 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda Nomor 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

apbd-pedoman

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/No 07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama; Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Desember Tahun 2018
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005
dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 1 Tahun 2018
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Pergub No. 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

laporan-harta

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2018/No 1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaporkan kekayaannya.
UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010;
dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban bagi pejabat yang telah ditetapkan oleh Gubernur untuk melaporkan harta kekayaannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
lampiran: 23 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 23 Tahun 2018
Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

risiko-penilaian

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2018/No 23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah

ABSTRAK:

untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008;
dalam peraturan ini diatur tentang kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
lampiran : 5

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
PERGUB NMR 6 THN 2018 BARU.pdf

Abstrak

Struktur-Organisasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2018/No 6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum mewadahi beberapa fungsi pelayanan administratif sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, sehingga perlu diubah.
UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016;
dalam peraturan ini diatur tentang perubahan struktur, tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Merubah sebagian Peraturan No 40 Tahun 2016
lampiran: 4 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 7 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERGUB NMR 7 THN 2018 BARU.pdf

Abstrak

Struktur-Organisasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2018/No 7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat; beberapa Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahibeberapa fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, dan dengan dibentuknya Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa unit kerja terendah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihapus, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 perlu diubah
UU No 26 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016
dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
Merubah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
lampiran: 5 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2018
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERGUB NO 4 THN 2018.pdf

Abstrak

bantuan-Keuangan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2018/No 4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bantuan keuangan khusus dari provinsi kepada kabupaten peruntukan dan pengelolaan yang diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan; dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
lampiran: 8 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 41 Tahun 2018
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
Pergub No 31 Tahun 2013

Download :
Pergub no 41 Tahun 2018 depan.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Download :
PERGUB NOMOR 3 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

apbd

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2018/No 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; adanya penyesuaian DAK dan SILPA DAK Tahun 2017 hibah pemerintah pusat, pergeseran rincian obyek belanja berdasarkan usulan SKPD dan telah disetujui oleh TAPD, maka Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 perlu diubah
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005;
dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 yang mengalami perubahan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Merubah Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 5 Tahun 2018
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERGUB NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

lembaga-sertifikasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2018 No 5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemerintah Daerah di Provinsi; berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, uji kompetensi pemerintahan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi (LSP-PDN Provinsi); dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan uji kompetensi pemerintahan oleh lembaga yang profesional.
UU No 26 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2017
dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan LSP PDN Provinsi, Tugas dan wewenang serta struktur organisasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
lampiran : 2 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

sistem-elektronik

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2018/No 9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Teknologi Informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggraan manajemen pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka Romawi I huruf P angka 3, pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengatur percepatan pengoperasian egovernment dimaksud dalam Peraturan Gubernur;
UU No 26 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 96 Tahun 2012;
dalam peraturan ini diatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Peraturan Pelaksanaan Pergub ini

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 10 Tahun 2018
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pelatihan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2018/No 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara; berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; untuk menunjang Penyelenggaraan Pelatihan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh BPSDM perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan;
UU No 26 tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2017;
dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatikan klasikal dan non klasikal

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2018
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tindak Pidana Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

gratifikasi-pengendalian

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2018/No 11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 55 Tahun 2012;
dalam peraturan ini diatur tentang serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2018
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Download :
PERGUB NOMOR 14 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

RKPD

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2018/No 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

ABSTRAK:

setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU NO 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2008; permendagri No 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang RKPD Sulawesi Barat Tahun 2019 dari hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melaui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 16 Tahun 2018
Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

SOP-Pengadaan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2018/No 16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No12 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006.
dalam peraturan ini diatur tentang pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat agar berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Organisasi perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022
tentang

Download :
PERGUB NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

RKPD

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2018/No 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.

ABSTRAK:

sebagai dasar dalam pelaksananaan program dan kegiatan tahun 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018; sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, perlu diubah
UU No 25 Tahun 2004; UU NO 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP no 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Merubah Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Download :
PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2018/No 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018 tanggal 31 Maret 2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, antara lain terdapat sisa Belanja DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA sebesar Rp.957.496.030.00 dan Sisa Belanja DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMK sebesar Rp.8.830.015.045,00; berdasarkan angka romawi V Nomor Urut 9a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, disebutkan Pemerintah Daerah yang memiliki Sisa DAK Fisik pada Bidang/Sub Bidang 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya yang output kegiatannya belum tercapai, dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 setelah dilaksanakannya audit BPK dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 57 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010
dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas penjabaran APBD TA 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
merubah Pergub No 48 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 19 Tahun 2018
Kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERGUB NOMOR 19 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

sosial-jaminan

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2018/No 19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

ABSTRAK:

dalam rangka mendukung Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; pemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifKepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Dan Setiap OrangSelain Pemberi Kerja,Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.
UU No 7 Tahun 1981; UU No 13 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU NO 24 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 2 Tahun 2017; PP No 58 Tahun 2005; PP No 85 Tahun 2013; PP No 86 Tahun 2013; PP No 18 Tahun 2016;
dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan sasaran Peraturan Gubernur ini. Kewajiban peberi kerja selain penyelenggara negara dan kepesertaan jaminan sosial

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 20 Tahun 2018
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERGUB NOMOR 20 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD.2018/No 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU NO 26 TAhun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU NO 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP NO 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP NO 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran pelaksanaan APBD TA 2017

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 21 Tahun 2018
Pedoman Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

tentang
mencabut pergub No 40 Tahun 2013

Download :
PERGUB NOMOR 21 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

SOP

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2018/No 21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tata cara dan standar operasional prosedur evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi instansi pemerintah atau perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. tata cara dan standar operasional prosedur evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
mencabut Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
lampiran: 26 hlm

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 22 Tahun 2018
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

tentang
Perubahan Ketiga Pergub No 48 Tahun 2017

Download :
PERGUB NOMOR 22 TAHUB 2018.pdf

Abstrak

APBD-Penjabaran

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2018/No 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 48 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

ketentuan Romawi V angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: a. anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris dearah, dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; dengan pertimbangan semakin mendesaknya waktu pelaksananaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)/Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Nasional dan Pesparani Tingkat Nasional, maka perlu melakukan pergeseran anggaran dari Dinas Sosial ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan kegiatan dimaksud.
UU No 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP NO 58 Tahun 2005; PP NO 65 Tahun 2005; Permendagri 13 Tahun 2006
dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketiga atas penjabaran APBD TA 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
merubah Pergub No 48 Tahun 2017

Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 24 Tahun 2018
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 34 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Download :
PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pedoman

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2018/No 24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
UU No 26 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri 18 Tahun 2016
dalam peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, prinsip dan tata cara pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Provinsi Sulawesi Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Mencabut Pergub No 34 Tahun 2016
Lampiran: 17 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 53 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:	melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlum enetapkan PeraturanGubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas UU No 26 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP NO 28 Tahun 2012. dalam peraturan ini diatur tentang pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan naskah dinas
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018. Mencabut Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2013

Hasil Pencarian Menemukan 53 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 53 peraturan (dalam 0,003 detik)