PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 130 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 65 Tahun 2020
Pembagian Alokasi Dana Nagari TA 2021

Desa Dana Desa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Sijunjung No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013
Pengelolaan Sarang Burung Walet

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2019
SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATENSIJUNJUNG

Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 10 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 9 Tahun 2016
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Sijunjung No. 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Sijunjung Tahun 2010-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2013
Perusahaan Daerah Kinantan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan