Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 11 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2021 tentang Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota gorontalo

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2021/NO.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 110 Tahun 2010; PP No. 53 TAhun 2010; PP No. 18 Tahun 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Permenpan-RB No. 34 Tahun 2011; Panmenpan-RB No. 63 Tahun 2011; PerBKN No. 20 Tahun 2011; Perpan-RB No. 39 Tahun 2013; Permenpan-RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perwako No. 7 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7)
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 10 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan WaliKota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2021/NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintaban daerah perlu penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan anggaran yang sesuai dengan standarisasi biaya.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 19 Tahun 2021
Kelurahan Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Kampung Tangguh di Kota Gorontalo

COVID-19 / Corona

Abstrak

KELURAHAN TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI KAMPUNG TANGGUH DI KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2021/NO.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelurahan Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Kampung Tangguh di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena bencana merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi terjadinya sehingga perlu kesiapan atau kewaspadaan dini untuk menghadapinya.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kelurahan Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Kampung Tangguh Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, indikator dan manfaat, ruang lingkup, pembentukan, protokol adaptasi kebiasaan baru, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 37 Tahun 2021
Pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Gorontalo No. 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

Abstrak

PEMBENTUKAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTANAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2021/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP 12 Tahun 2017; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Uptd Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, klasifikasi, dan kedudukan, organisasi, tata kerja, jabatan perangkat daerah, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 Tahun 2021
Pembentukan Unit pelayanan Teknis Daerah Loka Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LOKA LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2021/NO.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit pelayanan Teknis Daerah Loka Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permennakertrans No. 2 Tahun 2013; Permennakertrans No. 8 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Loka Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, klasifikasi dan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, eselonisasi, kepegawaian, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 36 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOtA GORONTALo NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTAnG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2021/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menyusun Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuiai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 , maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2016; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kinerja Peneyelenggaraan Bidang Urusan dan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 9 Tahun 2021
Pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah singgah ilomata pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota gorontalo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mencabut :

PERWALI Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
PERWALI Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Remaja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Abstrak

pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah singgah ilomata pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota gorontalo

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2021/NO.09

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah singgah ilomata pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan pasal 4 peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu membentuk peraturan walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah singgah ilomata pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota gorontalo.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 38 thn 2000; UU No. 12 thn 2011; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 18 thn 2016; PERMENDAGRI No. 12 thn 2017; PERMENSOS No. 9 thn 2018; PERDA No. 5 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah rumah singgah ilomata pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota gorontalo didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, klasifikasi dan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian, eselonisasi, kepegawaian, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2021
Pedoman Pengelolaan Pelatihan pengembangan Kompetensi Aparatur sipil Negara Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Standar/Pedoman

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2021/NO.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan pengembangan Kompetensi Aparatur sipil Negara Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 38 Tahun 2018; PerLAN No. 10 Tahun 2018; perLAN No. 18 Tahun 2015; PerLAN No. 19; PerLAN No. 12 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; Perwako No. 50 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pola Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, penilaian dan evaluasi pelatihan, sertifikat dan piagam, pengendalian pelatihan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2021/NO.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan guna pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta untuk menghargai para pejuan dan tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan daerah Kota Goorntalo.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 29 Tahun 2021
Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN aNALISIS STANDAr BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD.2021/No.29

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif dan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun Unit Kerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan yang tertuang dalam satu platform, perlu penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK ) dan Analisis standar belanja (ASB).
Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/201 6 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; Peraturan Menteri Keungan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud dan tujuan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja termasuk didalmnya mengatur tentang standar harga satuan pokok kegiatan (HSPK ) dan analisis standar belanja (ASB) di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 92 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 33 Tahun 2021
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Abstrak

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2021/No.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta keadaan yang menyebabkan defisit dan penggeseran anggaran pada unit organisasi, antara unit organisasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.57 Tahun 2003; PP No.8 Tahun 2006; PP No.30 Tahun 20 11; PP No,12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.336.726.307.479,00 Berkurang sejumlah Rp. (41.767.003.283,00) Sehingga menjadi Rp 1.294.959.304.196,00,- Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2021
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Gorontalo

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS DI KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2021/NO.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk jasa pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dapat dilakukan pemungutan retribusi pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, tata cara penetapan retribusi, tata cara pembagian jasa, pemungut, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penyetoran retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara pembukuan dan pelaporan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, tata cara penyelesaian keberatan, tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 32 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2021/NO.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk upaya penurungm angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 9 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepPres No. 12 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2021
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2021/NO.30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 2000; UU No, 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2020; Perda NO. 6 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Dan Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, pengelolaan pajak daerah secara elektronik dan online, pengelolaan retribusi daerah secara elektronik dan online, kerja sama pelaksanaan sistem online, integrasi sistem aplikasi, pengawasan dan rekonsiliasi pelaksanaan sistem online, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP NO. 43 Tahun 2020; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2021
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2021/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang baik bersih dan melayani diperlukan Agen Perubahan birokrasi yang dapat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dan mengubah pola pikir serta budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan-RB No. PER/01/M.PAN/01 Tahun 2007; Permenpan-RB No. 10 Tahun 2010; Permenpan-RB No. 11 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 30 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan ruang dan ruang lingkup, sasaran, asas, pembentukan agen perubahan, peran, tugas dan mekanismen kerja agen perubahan, rencana tindak lanjut dan pelaksanaan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pengembangan dan penilaian, pembiayaan, saksi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 1 Tahun 2021
Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021

APBD

Abstrak

petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2021/NO.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, perlu mengatur tata cara penyaluran, pencairan dan pemanfaatan.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 28 thn 1999; UU No. 38 thn 2000; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 25 thn 2004; UU No. 28 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 23 thn 2005; PP No. 56 thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 65 thn 2010; PP No. 65 thn 2005; PP No. 8 thn 2006; PP No. 69 thn 2010; PP No. 71 thn 2010; PP No. thn 2012; PP No. 18 thn 2017; PP No. 12 thn 2019; PERPRES No. 16 thn 2018; PERPRES No. 33 thn 2020; PERMENDAGRI No. 61 thn 2007; PERMENDAGRI No. 64 thn 2013; PERMEN PUPR RI No. 22/PRT/M/2018; PERMENDAGRI No. 112 thn 2018; PERMENDAGRI No. 70 thn 2019; PERMENDAGRI No. 90 thn 2019; PERMEDAGRI No. 77 thn 2020; PERDA No. 8 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 termasuk di dalamnya tentang ketentuan umum, ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 35 Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022-2024

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

INDIKATO R KINERJ A UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022-2024

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2021/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah Kota. Gorontalo perlu untuk mengukur serta mengetahui kinerja dan hasil dalam mengelola organisasi secara umum sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. pengukuran terhadap keberhasilan dalam pengelolaan organisasi dapat diketahui secara konkrit perlu Indikator Kinerja Utama.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.100 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup Kegunaan dan penetapan IKU Pembinaan dan Pengawasan dan ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 27 Tahun 2021
Batas Waktu Penyetoran Pendapatan asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

BATAS WAKTU PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2021/NO.29

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk demi tertib dan lancarnya administrasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh perangkat daerah dan pihak ketiga harus segera disetor ke rekening kas umum daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; Tahun No. 6 Tahun 1083 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahu 2997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 80 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tata laksana, batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah, dan ketentuan penutupan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 40 Tahun 2021
Pedoman Kerjasama Oprasional Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan Kota Gorontalo

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

PEDOMAN KERJASAMA OPERASIONAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG kESEHATAN KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2021/No.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kerjasama Oprasional Dan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk dapat memberikan pelayanan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo, terhadap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sederhaha, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No.33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA No.12 Tahun 2016; PERDA No.2 Tahun 2018; PERDA No. Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Prinsip Pelaksanaan Kerja Sama Operasional dan Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Oprasional Pengadaan Barang dan Jasa Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 26 Tahun 2021
Tata cara Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2021/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 74 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020; Perwako No. 26 Tahun 2016; Perwako No. 16 Tahun 2019; Perwako No. 36 Tahun 2019; Perwako No. 41 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pemungutan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang pajak, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 70 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

PERWALI Kota Gorontalo No. 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2021/NO.22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan basil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2002; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2019; Perwako No. 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2021
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Abstrak

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, LD.2021/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021

APBD

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinisip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2021
Pedoman Penyelenggaraab Kegiatan Belajar Mengajar secara Tata Muka Terbatas di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Gorontalo

COVID-19 / Corona

Abstrak

PEDOMAN PENYELENGGARAAn KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SECARA TATA MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA GORONTALO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/NO.26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraab Kegiatan Belajar Mengajar secara Tata Muka Terbatas di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk kesehatan dan keselamatan semua warga satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri No. 03/KB/2021, No. 384 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/4242/2021 No. 440-717 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Tata Muka Terbatas Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, pelakasanaan kegiatan belajar mengajar, penerapan protokol kesehatan, pemberlakuan kurikulum, pelaporan, monitoring dan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 47 peraturan (dalam 0,028 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 47 peraturan (dalam 0,028 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 47 peraturan (dalam 0,028 detik)