Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup Agam No. 20 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan PNS dilingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa wewenang pemindahan pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan telah didelegasikan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2009 tersebut, maka terhadap peraturan bupati tersebut perlu dicabut
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Dldik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin layanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam, khususnya usia sekolah, perlu adanya pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENERLMAAN PESERTA DLDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. PELAKSANA
3. PELAKSAAN PPDB BAGl SEKOLAH NEGERI
4. PELAKSAAN PPDB BAGl SEKOLAH SWASTA
5. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
6. EVALUASI DAN PELAPORAN
7. PENDANAAN
8. KETENTUAN LAIN-LAIN
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
64 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, PermenPerempuan dan PA No. 5 Tahun 2011, PermenPerempuan dan PA No. 12 Tahun 2011, PermenPerempuan dan PA No. 8 Tahun 2014, Permendikbud No. 82 Tahun 2015, PermenPerempuan dan PA No. 4 Tahun 2017, Perda No. 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan SPRA.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga satuan pendidikan tentang pembentukan dan pengembangan SPRA,
b. sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SPRA, dan
c. sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan SPRA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
22 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika perlu upaya terpadu untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika; bahwa dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat agar program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI, FASILITASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
32 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa pembentukan perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan rentang kendali tata kerja yang jelas; bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penataan terhadap perangkat daerah yang telah ada saat ini; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penataan perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerintahan nagari telah diatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2016; bahwa dengan telah diundangkannya peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terdapat beberapa perubahan materi muatan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian nagari, maka peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian nagari perlu diubah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah menerapkan inovasi berupa Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi secara Online;
bahwa sebagai dasar hukum dan acuan bagi masyarakat dan pengelola aplikasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online perlu disusun pedoman penggunaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI ONLINE, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. LAYANAN APLIKASI SILETON
3. PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
5. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No. 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, diberikan apresiasi dalam bentuk Tambahan Penghasilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 11) diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:
1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (la), (lb), (lc), dan ayat (id)
2. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B
3. Ketentuan Pasal 33 diubah
4. Ketentuan Pasal 33 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi, perlu menyusun perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 9 Tahun 2011, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020, PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016, Perda Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi Kabupaten Agam dan rencana rinci Reformasi Birokrasi yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama5 (lima) tahun 2022-2026. Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 digunakan sebagaiacuan bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk menetapkan program kerja reformasi birokrasi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
103 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola unit Kerja Pengadaan barang/ Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam perlu mengatur kode etik bagi Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, UKPBJ memiliki dan menetapkan Kode Etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi sumber daya manusia di UKPBJ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021,
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk mengatur perilaku Pengelola UKPBJ dan menghindarkan segala benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
