Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontijen Bencana Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Penyusunan rencana kontijen dilakukan guna menanggulangi darurat bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana dan merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 23 Tahun 2008; PerKa BNPB Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kab. Karo Nomor 05 Tahun 2016; Perda Kab. Karo Nomor 03 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan penyusunan rencana kontijen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
5 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 52 Tahun 2020
pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di kabupaten karo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perrnukiman, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Karo.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturar. Presiden Nonnor 50 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Keseluruhan dan Parsial; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Sepihak; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O
ABSTRAK:
Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-i9), perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan terlebih dahuiu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah termasuk di Kabupaten Karo.
Undang-Undang Drt Nomar 7 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasai 1. Ketentuan Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2020.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati nomor 09 tahun 2017 tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi pemerintahan desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/No. 03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa daiam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa sebagai dasar dalam pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa, seketaris desa, dan perangkat desa lainnya maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintahan Desa.
Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1956; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintah Desa diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintah Desa diubah.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2020
rencana umum penanaman modal kabupaten karo tahun 2020-2025
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupatenlkota yang membidangi urusan penanarlan modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Penyusunan RUPMK; Sistematika Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2O19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
ABSTRAK:
Untuk pencegahan penyebaran wabah corona virus Disease 2019 di Kabupaten Karo, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dan untuk melaksanakan ketentuan lll-2.g dan ketentuan V. 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan mengenai belanja tidak terduga, penjadwalan ulang atas program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20I9; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; belanja tidak terduga, penjadwalan ulang atas program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan kas yang tersedia, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. TAHUN 2020/ NO. 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo Tahun 2020 -2024
ABSTRAK:
Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memiliki resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana dan diharapkan mampu untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya bencana, dan dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 23 Tahun 2008; PerKa BNPB Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kab. Karo Nomor 05 Tahun 2016; Perda Kab. Karo Nomor 03 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan penyusunan serta penetapan RPB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
5 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 46 Tahun 2020
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Untuk mengendalikan dan memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019, adaptasi perilaku dan kebiasaan baru perlu dilakukan dengan didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Carona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi; Sosialisasi dan Partisipasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan, maksud, tujuan dan prinsip, pengalokasian dan pembagian ADD, perhitungan ADD, perhitungan BHDDRD, penganggaran, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban, sanksi, penghargaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Desa.
14 Hlmn. Lampiran 29 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
