Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 14 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10A Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016

Download :
Perbup No. 10.A Tahun 2015.pdf

Abstrak

rencana

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10A, BD.2015 / NO.10A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti dimaksud pada huruf a tersebut di atas adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang akan dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun anggaran 2016; c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 19,64 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara RI Tahun 2013, Nomor 84 Tarnbaban Lembaran Negara RI Nomor 5415); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubaban Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telah dirubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 10 Tahun 2014 ten tang Perubaban atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10); 10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2014 ten tang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor :4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 12).
BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2016 BAB V PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2015

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Download :
Perbup No. 23 Tahun 2015.pdf

Abstrak

penetapan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar didalam Negeri dan mengurangi subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan Negara, perlu dilakukan subsidi penggunaan Minyak b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg di tengah masyarakat, maka menetapkan IIarga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 ten tang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 200); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2913 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara RI nomor 84 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415); 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 244 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5487); Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 58 Tambahanlembaran Negara RI Nomor 5679); 4. Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 124, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4436); - - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lernbaran Negara RI Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg. 7. Peratruran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2018 tentang Harga Eceran Minyak jenis tertentu. 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 /K/30/MEN/2000 tentang pedornan Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1980/K/ 12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Ta bung 3 Kg Tahun Anggaran 2009. 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 tahun 2014 tcntang pcrubahan atas Pcraturan Gubcrnur Sulawesi Tenggara Nomor 38 tahun 2012 tentang Penetapan harga Eceran tertinggi (HET) Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 KG untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014). 12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 59 tahun 2011 tentang Pernbentukan Tim Koodrinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, Luas dan Bertanggung Jawab, perlu di gali Sumber- sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah. b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan Berdasarkan Perin sip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan Serta Peran serta Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor20Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3687); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003- Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor17Tahun2008tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor4849); 6. Undang-undang Nomor28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415); 9. Undang-Undang Nomor5Tahun2014ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 10.Undang-undang Nomor23Tahun2014ten tang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5487) 11.Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun1983Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);Peraturan 12.Pemerintah Nomor82Tahun 1999ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 ten tang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 14.Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2001 ten tang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun2001Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4145); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 ten tang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor140Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 16.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) ; 17.Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagalmana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 25. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Konawe Kepulauan Tah un Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 22);
BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Pelaksanaan Pengenaan Tarif Bab VI Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Masa Retribusi Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Keberatan Bab XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XVI Kadaluarsa Penagihan Penyidikan Bab XVII Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa Bab XVIII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Bab XIX Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Penyidikan Bab XXII Ketentuan Pidana Bab XXIII Ketentuan Peralihan Bab XXIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 15 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015 / NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber PAD guna mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah. b. bahwa Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan berdsarkan permsip Demokrasi, pemerataan dan Keadilan serta Peran serta Masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terse but diatas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) 10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3582); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 ten tang Jalan Nomor 59 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha 15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015.
BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Penagihan Bab XI Keringanan dan Pengurangan Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2015

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Download :
Perbup No. 20 Tahun 2015.pdf

Abstrak

penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015 / NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan pasal 300 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati KonaweKepulauan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2014;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan egara (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 33tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 omor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5415); 7. Undang - undang omor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang - undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nornor 5679); 9. Peraturan Pemerintah omor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peaturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah ornor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1.1:~- -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya; 14. Peraturan Pemerintah omor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2010 Iomor 123, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 5161 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam egen omor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 omor 1425); 17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Bupati Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 02); 19. Peraturan Bupati Nomor 13 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 13);
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 16 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 16 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015 / NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, Luas dan bertanggung Jawab, Perlu di gali sumber .sumber PAD-guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Menuju Kemandirian Daerah. b. bahwa Kebijakan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan Berdasarkan Perinsip Demokrasi, -Pemerataan-dan Keadilan serta Peran serta.Masyarakat dan Akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, -sambil menunggu Peraturan Deerah-maka-dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126). Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-undang Nomor28Tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009Nomor135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013Nomor84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415); 8. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20-14 Nomor 6, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494); 9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang .Pemerintah Daerah.fl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor224Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5487) 10. Peraturan Pemerintah Nomor27Tahun 1983tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3582); 11.-Peraturan Pernerintah Nomor4-1 Tahun 1993 tentang Jalan Nomor59(Lembaran Negara Tahun 1993Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Nomor3520); 12. PeraturanMenteri Da:lam Negeri Nomor17-Tabun2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012tentang Retribusi Jasa Usaha 15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015.
BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Penagihan Bab XI Keringanan dan Pengurangan Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2015

Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan Laut Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Download :
Perbup No. 17 Tahun 2015.pdf

Abstrak

prosedur

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015 / NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan Laut Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan di bidang Perhubungan Laut Perlu di Buatkan Prosedurtetap ten tang perizinan. b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian proses perizman, perlu diatur prosedur tetap pe1ayanan perizinan di bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, sambil menunggu peraturan Daerahmaka di pandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telahdi ubah ke dua kalinya dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (LN RI Tahun 2008 nomor 64); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 2009 nomor 135, tambahan LNRI nomor 5049); 5. Undang-undangNomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 nomor 224 Tambahan LNRI nomor 5487) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 8. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (LNRI nomor 41 Tahun 2015) 9. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penye1enggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (LNRI nomor 1523 Tahun 2013)
Bab I Ketentuan Umum Bab II Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Download :
Perbup No. 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015 / NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa. dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa dan masyarakat Desa, Pemerintah· Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan Program Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)kepada Desa definitive se- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015; b. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a tersebut, untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang keuangan khususnya dan atau program revitalisasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan pelaksanaannya ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada haruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun Anggaran 2015;
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5415); 5. Undang-undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487); 7. Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor98); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539); 13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor2093); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 160; 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 160; 18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 12); 20. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun anggaran 2015.
Bab I Ketentuan Umum Bab II Alokasi Dana Desa Bab III Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bab IV Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Bab V Mekanisme Permintaan, Penyaluran dan Pencairan Bab VI Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggung jawaban, Laporan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administrasi Bab VIII Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

petunjuk

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015 / NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu di gali sumber-sumber PAD guna mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembagunan menuju Kemandirian Daerah . b. bahwa kebijakan retribusi terminal dilaksanakan berdasarkan perin sip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan serta Peran serta Masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terse but diatas,sambil menunggu peraturan Daerah maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3582); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan Nomor 59 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
BAB I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Penagihan Bab XI Keringanan dan Pengurangan Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 25 Tahun 2015

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Download :
Perbup No. 25 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TAMBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proposional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada PegawaiNegeriSipil danCalon PegawaiNegeriSipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten KonaweKepulauan
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 17. Peraturan Bupati KonaweKepulauan Nomor 3, Nomor4 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten KonaweKepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten KonaweKepulauan; 18. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Penerima TP - PNS, Masa Kinerja, Hari Kerja, dan Waktu Pembayaran Bab IV Komponen dan Penilaian TPP Bab V Tata Cara Penilaian Bab VI Besaran, Perhitungan, dan Pembayaran TPP Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian TPP Bab IX Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT