PERBUP Kab. Aceh Jaya No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
- bahwa dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata
ABSTRAK:
- bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum;
- bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Qanun ini mengatur 82 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama dan Tempat Kedudukan, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Kegiatan Usaha, BAB V Jangka Waktu Berdiri, BAB VI Modal, BAB VII Struktur Organisasi, BAB VIII Satuan Pengawas Intern, BAB IX Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, BAB X Penggunaan Laba, BAB XI Tarif Air Minum, BAB XII Kepailitan, BAB XIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Dan Penyedotan Tinja
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan dan Retribusi penyediaan Penyedotan Tinja menjadi kewenangan Daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan dan Retribusi penyediaan Penyedotan Tinja menjadi kewenangan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Penyedotan Tinja;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010.
Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal II
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2010
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2021
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perkiraan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 43 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka efektivitas pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahiq yang tepat sasaran dipandang perlu penyesuaian kembali pengaturan mengenai mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Baitul Mai Kabupaten Aceh Jaya
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mai Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Untuk Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat Gampong, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat Gampong, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur perubahan 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Biaya di Gampong, BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 61 TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2021
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi khususnya pada Puskesmas di lingkup kabupaten Aceh Jaya
- bahwa Ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; anun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012
Mengatur Pasal I dan Pasal II Serta mengatur tentang Struktur fan besarnya tarif retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Barang/Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomoi 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2021
PERBUP Kab. Aceh Jaya No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Mengubah sebagian :
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah dan sehubungan dengan adanya beberapa usulan penambahan standar harga satuan dari perangkat daerah, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 62 TAHUN 2020
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 44 TAHUN 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar pada Kabupaten Aceh Jaya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 35 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Organisasi, BAB IV Tata Kerja, BAB V Komite, BAB VI SPI, BAB VII Instalasi, BAB VIII Kelompok Jabatan Fungsional, BAB IX Kepegawaian, BAB X Pembiayaan, BAB XI Ketentuan Lain-lain, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
