Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49.1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 49.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportsasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Besaran Tunjangan Perumahan; Besaran Tunjangan Transportasi; Bab V Pembiayaan; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu adanya pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan ketentian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan perangkat daerah sesuai jalur formal yang tepat berdasarkan analisis kebutuhan; bahwa berdasarkan perimbangan tersebut, perlu menetapkan Paraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Perencanaan Kebutuhan dan Jenis Pendidikan; Bab IV Persyaratan; Bab V Prosedur; Bab VI Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan; Bab VII Hak dan Kewajiban; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Monitoring dan Evaluasi; Bab X Sanksi; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah rakyat di daerah secara adil dan merata, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah secara sistematis dan berkelanjutan; bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria masih memiliki keterbatasan sasaran baik subjek maupun objek sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah melalui Program Daerah Agraria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Sasaran; IV. Ruang Lingkup; V. Penetapan Lokasi; VI. Pembentukan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah; VII. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis; VIII. Pembuktian Hak dan Pembukuan Hak Atas Tanah; IX. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah; X. Pembiayaan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 20
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan emberdayaan serta pelayanan kemasyarakatan maka perlu didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang baik; bahwa sehubungan dengan perubahan pengaturan kewenangan pengelolaan keuangan desa sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 34 Seri E Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 99 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sumber Dana Desa; Bab III Tata Cara Perhitungan Pengalokasian dan Penetapan; Bab IV Penyaluran; Bab V Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa; Bab VI Pemantauan dan Evaluasi; Bab VII Penundaan dan Penyaluran Dana Desa; Bab VIII Pemotongan Penyaluran Dana Desa; Bab IX Pembinaan dan Pengawasan; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik organisasi Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nilai-Nilai Dasar; III. Kode Etik; IV. Penegakan Kode Etik; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.
Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bab III Pengendalian dan Evaluasi; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan Dan Pendidik Anak Usia Dini Di Desa
ABSTRAK:
bahwa tenaga kesehatan dan Pendidik anak usia dini yang bertugas dan mengabdi di desa merupakan tenaga yang melaksanakan tugas profesi, sehingga perlu mendapatkan penghargaan terhadap profesi melalui standar penghasilan yang layak; bahwa sesuai dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu mengatur norma standar dan prosedur sebagai pedoman pemberian penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Anak Usia Dini Di Desa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II maksud dan Tujuan; Bab III Kewajiban Pemerintah Desa; Bab IV Perencanaan dan Penghargaan; Bab V Pembiayaan; Bab VI Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Bab VII Sanksi; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat