Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenugi hak-hak konstitutional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar terwujudnya sumberdaya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDN Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022, PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 19 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019 , PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2013, Perpres No. 95 Tahun 2018, dan Perda No. 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dasar, tujuan, fungsi dan prinsip, ruang lingkup, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, hak dan kewajiban, pengelolaan pendidikan, kurikulum, bahan pengantar, prasarana dan sarana, peran serta masyarakat, pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kerja sama dan kemitraan,pengawasan dan pengendalian, pendanaan pendidikan, larangan, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Terdiri dari 71 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2022
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HI. ZAINAL UMAR SADIKI PADA DINAS KESEHATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2022/No. 500
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pasar 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; PP no 47 Tahun 2001; PP No 77 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sadiki pada Dinas Kesehatan termasuk pembentukan, susunan organisasi dan kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, eselonasi, pengangkatan, dan pemberhentian, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum di Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No 87 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa termasuk didalamnya mengatur ketentuan umum , produk hukum desa, materi muatan, peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan BPD, keputusan kepala desa, keputusan BPD. pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2022
MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2022 (513)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Sikap objektifitas dan transparansi dalam proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah berdasarkan sistem merit perlu diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 40 Tahun 2018; Perka BKN No. 35 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, tim penilai kinerja, persyaratan umum, formasi, mekanisme pelaksanaan rencana suksesi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Terdiri dari 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2022
OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISAESE 2019
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD/03/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pencegahan dan pengendalian Penyebaran corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib di lakukan upaya penanggulangan; bahwa dalam rangka melaksanakan intruksi presiden peningkatan displin dan penegak hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.4 Tahun 1984; UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Thun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini di atur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan aplikasi pedulilindungi, optimalisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19, pemantauan,evaluasi dan pelaporan, koordinasi dan kerja sama penegak hukum, sanksi administrasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2022
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2022 (507)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Melaksanakan Pasal 12 ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 13 Tahun 2022, PP No. 108 Tahun 2000, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 28 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010, Perda Kab. Gorontalo Utara 5 Tahun 2012, Perda Kab. Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2020, dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2022 (515)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
ABSTRAK:
Implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMK No. 134/PMK.07/2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Aset Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Terdiri dari 33 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2022
Kenderaan dinas oprasional sewa dilingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD/01/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Oprasional Sewa di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus di dukung oleh sarana anatara lain kenderaan dinas oprasional; bahwa dengan terbatasnya kenderaan dinas oprasional milik pemerintah daerah maka diperlikan tambahan kenderaan dinas oprasional melalui proses awal.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang asas dan tujuan penggunaan KDO-S, pendistribuan dan pemanfaatan KDO-S; pendistribuan, pemanfaatan, tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan dan perawatan, kontak sewa, pengendalian dan pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2022
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH (PHKD)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2022/No. 499
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah (PHKD)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang terwujudnya Produk Hukum Kepala Daerah secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi, tata cara pembentukan dan penyusunan Produk Hukum Kepala Daerah untuk menyelaraskan konsepsi Produk Hukum Kepala Daerah yang diterbitkan, dan tata cara pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah (PHKD) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, produk hukum kepala daerah, perencanaan produk hukum kepala daerah, penyusunan produk hukum kepala daerah, klinik produk hukum kepala daerah, tahapan penetapan produk hukum kepala daerah, pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi, penyebarluasan, ketentuan lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
