perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 33 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara yang profesional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 2006; Perbup No. 24 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode etik pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya menagtur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik pengadaan barang/jasa, majelis kode etik, pemeriksaan dan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003 ; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PPPA No. 13 Tahun 2010; Permen PPPA No. 11 Tahun 2011; Permen PPPA No. 12 Tahun 2011; Permen PPPA No. 13 Tahun 2011; Permen PPPA No. 14 Tahun 2011; Permen PPPA No. 8 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kabupaten Layak Anak termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban anak, tahapan KLA, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dunia usaha, tanggung jawab media, kewajiban orang tua dan keluarga, sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, desa dan kecamatan layak anak, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015; dan PP No. 41 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Kepemudaan termasuk didalamnnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, koordinasi dan kemitraan kepemudaan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
kode etik pelayanan publik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/No. 436
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 138 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014; Perbup No. 44 Tahun 2016; Perbup No. 28 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pelayanan pblik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya menagtur tentang kode etik pelayanan publik, mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran kode etik, rehabilitas dan ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2019tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan alokasi dana desa, SILTAP, dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 33 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan alokasi dana desa penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/No. 442
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 100 PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perbup Gorontalo Utara tentang Perubahan atas Perbup Gorontalo Utara No. 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 6 Tahun 2020; dan Perbup Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/No. 431
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penerapan konfirmasi status wajib pajak sebelum pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2013; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 18 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak daerah atas jenis layanan publik tertentu, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pembangunan yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. PM 117 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, pengujian dan pemeriksaan kendaraan, terminal, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan, perpakiran, pemeriksaan kendaraab bermotor di jalan, penindakan pelanggaran LLAJ dan kewenangan penyidik PPNS, perhubungan laut dan udara, sumber daya di bidang perhubungan, peran serta masyarakat, penyelenggaran sistem informasi dan komunikasi, forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No. 257
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No 341/29/XII/2020; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2020/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU NO.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.78/PMK.02/2019; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Azas Umum, Perencanaan Penugasan, Kewenangan, Hak-hak Keuangan, Pembebanan Belanja, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
penerapan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah desa se-kabupaten gorontalo utara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No. 429
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk agar pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan Desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; uu No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa se-Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, transaksi non tunai, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONAN VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/NO.417
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama Pandemi Coronan Virus Disease 2019 (covid-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/28/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020; Perbub Gorontalo No.10 Tahun2020; Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No.114/II/III/2020; Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo No.142/28/IV/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandami Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, beribawa, bertanggungjawab.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara No. 21 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pegawaI negeri sipil termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, nilai nilai dasar bagi pns, penegakan kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar embung pontolo, embung ilangata, dan embung tolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No. 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan embung Tolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, maksud dan tujuan, rencana teknik antara dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif, perizinan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2010; PP Nomor 109 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Prov Gorontalo No. 10 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan koordinasi, ketentuan lain-lain, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; Perda No.1 Thun 2011; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
penanggulangan stunting melalui gerakan masyarakat cegah stunting
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Stunting Melalui Gerakan Masyarakat Cegah Stunting
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemenuhan pangan dan gizi yang optimal untuk proses tumbuh kembang seorang anak balita.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 74 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permentan No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 63 Tahun 2010; Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010; Permenkse No. 2269/Menkes/Per/I/2011; Permenkes No. 33 Tahun 2012; Permenkes No. 26 Tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2013; Permenkes No. 1 Tahun 2014; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permenkes No. 66 Tahun 2014; Permenkes No. 88 Tahun 2014; Permenkes No, 21 Tahun 2015; dan Permenkes No. 51 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Stunting melalui Gerakan Masyarakat Cegah Stunting termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, azas, maksud dan tujuan, pilar penanggulangan stunting, ruang lingkup, strategi dan pendekatan, edukasi kesehatan dan gizi, pelimpahan kewenangan tanggung jawab, peran pemerintah desa dan peran masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah kabupaten gorontalo 2022
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2020/No. 422
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 3 tahun2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada organisasi perangkat daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; calon PNS yang selajutnya disingkat CPNS; Jabatan Administrasi terdiri atas jabatan pelaksana.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja organisasi perangkat daerah kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, analisis beban kerja, kegunaan analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
Tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/No. 428
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk efisiensi, kemudahan pelayanan pelaporan dan transaksi pembayaran serta upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan secara online system.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahu 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2019; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 86 Tahun 2010; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 87 Tahun 2010; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2011; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No.1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemungutan Pajak Daerah Secara Online System termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemungutan pajak daerah secara online system, hak dan kewajiban; sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana corona virus disease 2019 (covid-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/No. 426
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 19 Tahun 2005; Permendikbud No. 33 Tahun 2019; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, No. 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes I 363 I 2020, Nomor 440-882; dan Pergub Gorontalo No. 23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pendidikan pada masa bencana, protokol kesehatan pada satuan pendidikan, tanggung jawab, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN serta untuk melaksanakan ketentuan Bupati Gorontalo Utara melalui Surat Nomor 060/ORG & RB/18/I/2020 telah bermohon persetujuan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan telah beroleh persetujuan Menteri berdasarkan Surat Direktur Jendral Bagian Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/695/Keuda Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kab Gorut No.26 Tahun 2010; Perbup Gorut No.32 Tahun 2019; Keputusan Mendagri No.061-5449 Tahun 2019; Surat Bupati Gorut No.060/ORG & RB/18/I/2020; Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI No.900/695/Keuda Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Penerima TPP, Penilaian, Besaran dan Perhitungan, serta Pegawai Berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawas Sekolah dan Penilik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengawas sekolah dan penilik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan yang profesional di daerah dan unruk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengawas sekolah dan penilik.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003; dan UU No. 14 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengawas Sekolah dan Penilik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pengawas sekolah, penilik, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2023
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/No. 440
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020 - 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk percepatan penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai Universal Access pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 akhir RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 8 Tahun 2019; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2023 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, peran, fungsi dan kedudukan RAD-AMPL Kab. Gorontalo Utara 2020-2023, pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2023, pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL Tahun 2020-2023, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2020/NO.415
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko dan untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkert sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Keuangan Dan Pembangunan No.PER-688/K/D4/2012.
Dalam peraturtan ini diatur tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, serta Tahapan Penilaian Risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
