perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki Falsafat Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah, menjunjung tinggi Nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat serta keluhuran Budi dan setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat,harga diri dan mertabat kemanusiaan serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan meningkatnya perlakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perbuatan yang merendahkan harkat kemanusiaan,sehingga diperlakukan peran dan anak terlindungi dari tindak kekerasan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.39 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.21 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No,9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011; PP No.4 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.19 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, perlindungan perempuan, perlindungan anak, kerjsama dan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sistem informasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
tata cara pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 403
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik saya serta untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai tata cara pengangkatan ,pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan di daerah,perlu diatur dalam peraturan bupati.
Dasar peraturan ini diatur tentang UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Kepala sekolah di lngkungan dinas pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang Persyaratan bakal kepala sekolah,penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat,pengangkatan kepala sekolah,penugasan kepala sekolah,pembinaan karir kepala sekolah,pemindahan kepala sekolah,pemberhentian kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gorontalo Utara yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional,efektif dan efisien dan untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.81 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2004; Perda No.4 Tahun 2004; Perda Prov Gorontalo No. 3 Tahun 2013; Perda Kab Gorontalo Utara No.5 Tahun 2013; Perda Kab Gorontalo Utara No.17 Tahun 2014; Perda Kab Gorontalo Utara No.2 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah termasuk didalamnya diatur tentang rung lingkup,asas dan tujuan,kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelolaan, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat,larangan, pengaduan dan penyelesaian sengketa,pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan, pembiayaan dan komsensasi, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
gerakan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/No. 383
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan dan kebijakan teknis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2001; PP No.16 Tahun 2005; PP No.42 Tahun 2008; Perpres No.72 Tahn 2012; Peraturan Menteri Kesehatan No.736/MENKES/Per/VI/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan No.852/Menkes/SK/IX/2008; Surat Edaran Menteri Kesehatan No.132 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan,tim kerja,tanggung jawab dan peran pemerintah daerah,pemerintah desa dan usaha badan usaha milik daerah dan swasta,tanggung jawab badan usaha milik daerah dan swasta,pemantauan dan evaluasi,pembiayaan,pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORUNTALO UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/No. 376
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip No.26 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
indikator kinerja utama pemerintah kabupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No. 397
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP Mo.65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.9 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.53 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, dasar kegunaan indikator kinerja utama, penetapan indikator kinerja utama, pengintegrasian indikator kinerja utama ke dalam rencana strategis OPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
standar oprasional prosedur penyelnggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan terpadu satu pintu agar tercapai kepuasan masyarakat terutama para pelaku usaha,perlu penetapan standar oprasional prosedur dan standar oprasional posedur merupakan standar baku bagi pelaksana tugas dibidang pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk meningkatkan efisien,efektifitas dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan,penanganan pengaduan serta pemberian informasi sehingga konsistensi pelayanan tetap terjaga dari segi mutu waktu dan prosedur serta Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Oprasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No,28 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negara No.13 Tahun 2009; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012; Permendagri No 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan BKPM No.12 Tahun 2009; Peraturan BPKM No.13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.18 Tahun 2014; Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang penetapan standar oprasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya mengeluarkan tentang visi dan misi,ruang lingkup,maksud dan tujuan,jenis-jenis pelayanan perizinan,tata cara memperoleh izin,mekanisme pelayanan perizinan,mekanisme pelayanan pengejuan,mekanisme pelayanan informasi,waktu penyelesaian,klasifikasi dan biaya,ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
rencana pembangunan jangka menengah daerah kebupaten gorontalo utara tahun 2018-2023
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Peraturan ini bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017.
Dasar Hukum Peaturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 termasuk didalamnya mengatur tentang RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip dan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelolaan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk di dalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis,Pencipta Arsip,Penggunaan Arsip,Pemeliharaan Arsip,Penyusutan Arsip, Pemindahan Arsip In Aktif, Pemusnahan, Penyerahan Arsip Statis, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, Pemeriksaan dan Penilaian, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
pedoman pengelolaan arsip vital di kabupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/No. 375
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar di kelola dengan baik dan benar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.49 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Kebupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan arsip vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI,TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/No. 377
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR dan Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,Prajurit Tentara Nasional Indonesia,Anggota Kepolisian Negara Rapublik Indonesia,Pejabat Negara,dan Penerima Pensiun atau Tunjangan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2019; PP No.36 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Kab Gorontalo Utara No.4 Tahun 2018; Perbup Gorontalo Utara No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang badan usaha milik desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Pasal 26 Ayat (6) dan pasal 42 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Perda Kab. Gorut No.3 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pertauran pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang badan usaha milik desa termasuk didalamnya mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pelaksana operasional, tata cara pengangkatan karyawan bum desa, uraian tugas karyawan bum desa, pengahasilan pelaksana operasional, pengawas, dan karyawan bum des, permodalan, kop surat, stempel, dan papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui tata kelola kepemrintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik serta kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam tata cara kelola kearsipan, penyelenggaraan kearsipan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No, 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 24 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Penyelenggaraan Kearsipan termasuk didalamnya mengatur tentang kewajiban dan wewenang, penyelenggaraan kearsipan, penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip , SIKD dan JIKD, kerjasama, sumberdaya dan kearsipan, penghargaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/No.372
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur yang harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang asas dan tujuan pengguna KDO-S, pendistribusian dan pemanfaatan KDO-S, tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan dan perawatan, kontrak sewa, pengendalian dan pengawasan, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/No. 407
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa indonesia dan implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebgaia generasi muda yang berkarakter dan bermoral anti korupsi serta dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral anti korupsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.Tahun 2015; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2018; Peraturan Daerah No.4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini di atur untuk Penguatan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan termasuk di dalamnya maksud dan tujuan,ruang lingkup, implementasi ppk dan budaya anti korupsi,kerjasama,monitoring,evaluasi dan pelaporan,pembinaan dan pengawasan,penghargaan,pendanaan,dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/No.370
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten gorontalo utara TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang penerima tunjangan kinerja daerah, penilaian, besaran dan perhitungan, pegawai berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Hari Ulang Tahun
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sejarah perjalanan Daerah tak lepas dari suasan kebathinan masyarakat yang selalu diliputi oleh nilai-nilai patriotik kenegaraan dan penetapan hari ulang tahun Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penetapan Hari Ulang Tahun termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, peringatan hari ulang tahun, tema hari ulang tahun, anggaran, ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air susu ibu Eksklusif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.33 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan No.450/Menkes/SK/IV/2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, tanggung jawab pemerintah daerah, asi eksklusif,penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya,larangan,bantuan,tempat kerja dan tempat sarana umum,dukungan masyarakat,pendanaan,sanksi administratif,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis serta prioritas maka perubahan anggaran pendapatan dana belanja daerah tahun anggaran 2019 serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 288/29/1X/2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi dan tata kerja sekretariat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/No. 393
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan,tugas dan fungsi,staf ahli,kelompok jabatan fungsional,tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/No.371
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan maka perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, azas umum, perencanaan, kewenangan, hak-hak keuangan, pembebanan belanja, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No. 348
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan melalui program jaminan persalinan (Jampersal) yang diatur melalui peraturan menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pentujuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus non fisik bidang kesehatan dan agar pelaksanaan program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jaminan persalinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Perturan ini dibentuk sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018,perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo Utara No.05 Tahun 2012; Perda Kab Gorontalo Utara No.13 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nmor 397/29/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP Np.21 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
