Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERWAKO NO. 21 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Kotamobagu No. 2 Tahun 2014 tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

Download :
Perwako Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2012
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2018
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

PEDOMAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan PNS maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu; - Pemerintah Kota Kotamobagu menilai perlu dilakukan penyesuaian kembali atas ketentuan Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkait kewenangan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kota Kotamobagu dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, dan kinerja.
- UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 12 Tahun 2011; - UU Nomor 5 Tahun 2014; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 79 Tahun 2005; - PP Nomor 53 Tahun 2010; - PP Nomor 46 tahun 2011; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Perda Nomor 6 Tahun 2016; - Perda Nomor 8 Tahun 2016;
Ruang lingkup pengaturan Perwali ini antara lain: a. Ketentuan umum; b. Tujuan dan Ruang Lingkup; c. tambahan penghasilan PNS; d. penilaian dan perhitungan; e. pegawai negeri sipil yang tidak menerima TPP; f. tata cara pembayaran; g. hari kerja dan jam kerja; h. sarana dan prasarana pendukung; i. alokasi anggaran; j. ketentuan lain-lain; dan k. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
21 halaman, terdiri dari 15 halaman batang tubuh (17 Pasal), dan 6 halaman penjelasan dan lampiran.

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2015
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA

Desa

Download :
PERWAKO NO. 7 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 31 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERWAKO NO. 31 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2017
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERWAKO NOMOR 7 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Aparatur Sipil Negara Melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 97 Tahun 2000, PP No. 99 Tahun 2000, PP No 53 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 12 Tahun 1961, Permendagri No. 5 Tahun 1997;
Peraturan Walikota Ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pengelolaan dan Pengendalian Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar 4. Pejabat yang Berwenang 5. Program Tugas Belajar dan Izin Belajar 6. Tugas Belajar 7. Hak, Kewajiban dan Larangan 8. Sanksi dan Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi 9. Ketentuan Mengikuti Tugas Belajar Lanjut 10. Jangka Waktu Pelaksanaan Tuga Belajar 11. Penempatan Kembali 12. Sanksi 13. Izin Belajar 14. Ketentuan Calon ASN yang Sedang Proses Belajar 15. Kedudukan ASN Tugas Belajar 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8 Halaman

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 28 Tahun 2015
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERWAKO NO. 28 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
up Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 2 Tahun 2014
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Kotamobagu No. 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Download :
Perwako Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2017
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERWAKO NOMOR 22 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

TUNJANGAN-PERUMAHAN-PIMPINAN-DAN-ANGGOTA-DPRD-DAN-TUNJANGAN-TRANSPORTASI-ANGGOTA-DPRD

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Penrakilan Rakyat Daerah serta Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
- Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar 1945; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; - Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
5 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (8 pasal)

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-PEMAKAIAN-KEKAYAAN-DAERAH-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.KOTA KOTAMOBAGU2017/NO.10; TLD.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa dimaksud;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2004; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, insentif pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, dan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
12 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (22 pasal)

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2017
PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

Desa

Download :
PERWAKO NOMOR 15 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sert menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
Dasar hukum: UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendes PDTT No 4 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Peran, Strategi dan Prinsip Dasar 4. Pembentukan 5. Pengelolaan 6. Jenis Usaha dan Permodalan 7. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 8. Pertanggungjawaban 9. Administrasi 10. Tahun Buku dan Bagi Hasil 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 12. Pembinaan dan Pengawasan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
6 Halaman

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 6 Tahun 2017
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERWAKO NOMOR 6 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017

ABSTRAK:

bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan dalam Pemerintah Kota Kotamobag telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
Dasar hukum: UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenpan RB, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 6 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2016, Perwako No. 61 Tahun 2017;
Peraturan Walikota Ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Tata Cara Pemberian TPP 4. PNS yang Tidak Menerima TPP 5. Tata Cara Pembayaran 6. Alokasi Anggaran 7. Ketentuan Lain-Lain 8. Ketentuan Penutup Jika denganm demikian maka bsia menjaid kna aksihjs

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
5 Halaman

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-RETRIBUSI-PELAYANAN-PASAR

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.KOTA KOTAMOBAGU2017/NO.7; TLD.NO.144

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007; - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; - Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan nama dan objek retribusi, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, dan sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
9 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh dan 2 halaman penjelasan (2 pasal)

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2014
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwako Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kotamobagu

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan

Abstrak

UPT-Instalasi-Farmasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kefarmasian dan untuk melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk UPT Instalasi Farmasi.
- UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 18 Tahun 2016; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016; - Perwali Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur ketentuan pokok tentang pembentukan dan manajemen UPT Instalasi Farmasi Kota Kotamobagu. Ruang Lingkup Perwali ini antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan; c. Susunan Organisasi; d. Kedudukan; e. Tugas dan Fungsi (Kepala UPTD; Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Asisten Apoteker; Pengelola Kefarmasian) f. Kepegawaian dan Jabatan; g. Tata kerja; h. Pembiayaan; i. Ketentuan Peralihan; j. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan ini mencabut Perwaturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
11 halaman, terdiri dari 10 halaman batang tubuh (16 Pasal) dan 1 halaman lampiran.

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2015
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Kotamobagu No. 35 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

Download :
PERWAKO NO. 3 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 14 Tahun 2017
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERWAKO NOMOR 14 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota; - bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu, perlu di ganti;
Dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perka BKPM No. 14 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2016, Perwako Kotamobagu No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota Ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Pendelegasian Wewenang 4. Pembinnaan Teknis dan Pengawasan 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
5 Halaman

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

TATAcara-PENETAPAN-DANA-DESA

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- UU No. 4 Tahun 2007; - UU No. 6 Tahun 2014; - PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; - PP No. 60 Tahun 2014, sebagaiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; - PP No. 107 Tahun 2017; - Permenkeu No. 50/PMK.07/2017, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permenkeu No. 225/PMK.07/2017; - Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; - Permendagri No. 113 Tahun 2014; - Perda Kotamobagu No. 14 Tahun 2017; - Perwali Kotamobagu No. 24 Tahun 2016; - Perwali Kotamobagu No. 34 Tahun 2017.
- Rincian Dana Desa setiap Desa T.A. dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar, b. Alokasi Afirmasi, c. Alokasi Formula; - Penghitungan masing-masing alokasi diatur dalam Pasal 3 (Alokasi dasar sesuai ditetapkan dalam Lampiran Perpres No. 107 Tahun 2017), Pasal 4 (Alokasi Afirmasi), Pasal 5 (Alokasi Formula); - Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa; - Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang seperti produk unggulan Desa, BUM Desa, Embung dan Sarana Olahraga Desa sesuai kewenangan Desa; - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
20 halaman (11 halaman batang tubuh (17 Pasal), dan 9 halaman lampiran)

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2018
Parkir Elektronik

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perwali Kotamobagu No. 12 Th 2018 - Parkir Elektronik.pdf

Abstrak

parkir-elektronik

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Parkir Elektronik

ABSTRAK:

- Dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Retribusi Perparkiran, serta pengembangan pengelolaan parkir secara elektronik perlu disusun Perwali untuk mengatur tentang pelaksanaan Parkir Elektronik;
- UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 1 Tahun 2004; - UU Nomor 15 Tahun 2004; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 22 Tahun 2009; - UU Nomor 28 Tahun 2009; - UU Nomor 12 Tahun 2011; - UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2012
- Pemerintah Kota Kotamobagu melaksanakan pengembangan pengelolaan perparkiran secara elektronik; - Tarif parkir dengan menggunakan parkir elektronik mengacu pada besaran tarif parkir sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; - Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan tiket/ karcis parkir dan telah menunjukkan dokumen kelengkapan dokumen akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000 untuk Sepeda Motor dan roda tiga, Rp100.000 untuk Mobil dan sampai dengan Rp200.000 untuk Mobil Barang Besar

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
4 halaman (6 Pasal)

Kota Kotamobagu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2012
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2018
Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

PENGHASILAN-TETAP-SANGADI-PERANGKAT-DESA

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi peningkatan kesejahteraan Sangadi dan Perangkat Desa di Kotamobagu, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Perwali No. 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa.
- UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 4 Tahun 2007; - UU No. 6 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; - PP No. 43 Tahun 2014; - PP No. 113 Tahun 2014; - Perda Kotamobagu No. 42 Tahun 2008; - Perwali Kotamobagu No. 13 Tahun 2015;
- Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan tiap bulan oleh Pemerintah Desa yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
Perwali ini mengubah Perwali No. 13 Tahun 2015
3 halaman (2 Pasal)

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Download :
PERWAKO NO. 24 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 137 peraturan (dalam 0,015 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.

Hasil Pencarian Menemukan 137 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 137 peraturan (dalam 0,015 detik)