Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
ABSTRAK:
Berita Acara Perhitungan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 059/ 1024/408.21/2017 Tanggal 28 Agustus 2017.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Tunjangan Perumahan (Besaran Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD);
3. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi;
3. Sekretariat Desa;
4. Pelaksana Teknis;
5. Pelaksana Kewilayahan;
6. Tata Kerja;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 3/2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Didam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
18 halaman dan 6 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN EMAIL RESMI
ABSTRAK:
a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektifi dan efisien yang berbasis teknologi informasi, perlu pengaturan penggunaan e-mail resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, pengaturan penggunaan e-mail sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penggunaan E-mail Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufi a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan e-mail Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Peraturan Daerah Nomor Pembentukan dan Susunan Pacitan;
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud Pedoman Penggunaan E-mail resmi;
3. Penggunaan E-mail Resmi;
4. Pengelolaan E-mail Resmi;
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penggunaan E-mail Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Surat Gubemur Jawa Timur Nomor 903/ 12507 /202/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahtm Anggaran 2017, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Lampiran III b.3, dan Lampiran III c.12 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggruan 2017, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan, maka pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017;
Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
1. Pada Lampiran I Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diubah;
2. Pada Lampiran II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD
ABSTRAK:
a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran proses pencairan atas penyaluran hibah perlu mengubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Pada Lampiran diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan ketentuan pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahim 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Penghasilan Tetap;
3. Tunjangan;
4. Tambahan Tunjangan;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PADA RSUD KABUPATEN PACITAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa guna efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu adanya penyesuaian atas jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Urnurn;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pernerintah Pola Keuangan Badan Layanan Urnurn di Lingkungan Departernen Kesehatan;
Peraturan Bupati Nornor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Urnurn Daerah Pada Rurnah Saldt Urnurn Daerah Kabupaten Pacitan
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nornor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Urnurn Daerah Pada Rurnah Sakit Urnurn Daerah Kabupaten Pacitan, diubah yaitu Ketentuan dalam pasal 6;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pacitan, diperlukan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pcnyusunan Standar Operasional Prosedur, standar operasional prosedur ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Pacitan;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. SOP P2TP2A (Administrasi dan Teknis);
3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan cara non lelang;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penjualan non lelang barang milik daerah,
perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penjualan Non · Lelang Barang Milik Daerah di Kabupaten Pacitan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun
2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Prinsip umum penjualan barang milik daerah;
4. Syarat Penjualan Barang Milik Daerah;
5. Penilaian;
6. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
7. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
8. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara;
9. Tata Cara Penjualan Rumah Negara Golongan III;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat