Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Permukiman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Pemukiman
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No. 1 Tahun 2018; Perbup Pohuwato No. 47 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan Dan Permukiman termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan prinsip, Perumahan dan Permukiman, prasarana,sarana dan utilitas, kriteria prasarana,sarana dan utilitas yang diserahkan, wewenang, tata cara penyerahan, pemanfaatan prasarana,sarana dan utilitas, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 19 Tahun 2020
bantuan kesehatan khusus tunjangan kinerja kepala desa kabupaten pohuwato tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan Perubahannya, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 82; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah terakhir diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP N.8 Tahun 2016; Permendagri No.113 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Tuntutan Perbendaharaan Dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 53 Tahun 2020
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam mem berikan layanan publik tertentu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP RI No. 24 Tahun 2018; PP RI No. 42 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Pohuwato No. 1 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 3 Tahun 2012; Perda Kab Pohuwato No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak, tata cara pelaksanaan KSWP atas jenis layanan publik tertentu, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 39 Tahun 2020
peran desa dalam penurunan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur dalam rangka mengoptimalkan peran desa dalam intervensi penurunan stunting tersebut, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.18 Tahun 2012; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2004; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.42 Tahun 2013; Permenkes No.75 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014 Permendagri No.114 Tahun 2014; Perbup No.21 Tahun 2018; Perbup No.31 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peran Desa Penurunan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud Dan Tujuan, Indikator, Startegi Dan Pendekatan, Pelaksanaan Kegiatan Dan Tambahan Kegiatan Penunjanga, Tambahan Kegiatan Penunjang, Peran Sera Masyarakat, Pembinaan Dan Koordinasi, Pendanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 31 Tahun 2020
petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.24 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunju Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya,Pengendalian Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN PERJADIN DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PNS, PTT, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perjadin Dalam dan Luar Kota bagi Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar kota secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tidak tetap, Lembaga lainnya dan Masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tttahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Ttahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Taahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.12 Ttahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No.08 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Jabatan, Biaya Perjalanan Dinas, Serta Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 33 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 38 Tahun 2020
penempatan uang pemerintah daerah pada bank umum dalam bentuk deposit
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2020/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
Peraturan dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka Manajemen Kas Pemerintah Erah serta berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang negara/ daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penempatan Uang Pemerintah Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kewenangan, Pemilihan dan Penetapan Bank Umum, Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, Mekanisme Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, Pencairan Deposito Pada Bank Umum, Evaluasi dan Rekonsiliasi, Pelaporan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2020
jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 219; UU No.24 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.9 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Kepesertaan, Iuran Jaminan Kesehatan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2020
perubahan atas peraturan daerah kabupaten pohuwato nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2020/No.227
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 dan Ketentuan dalam Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.97 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 27 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Tata cara alokasi dana desa kabupaten pohuwato tahun anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk bencana nasional non alam wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah, sehingga besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.35/PMK.07/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat