Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 129 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 16 Tahun 2018, PMK No. 193/PMK.07/2018, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 25 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 41, Perbup. Pasaman No. 92 Tahun 2018
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pelaporan Dana Desa
8. Penundaan dan Pemotongan Penyaluran Dana Desa
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cegah Stunting dengan Pintar
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pasaman sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan kualitas SDM. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perpres No. 42 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pemda melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 42 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 97 Tahun 2014, Permenkes No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Cegah Stunting dengan Pintar
3. Peran serta masyarakat
4. Pencatatan dan Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Berita Daerah Kabuoaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan urusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan prasarana dan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman serta menindaklanjuti PP No. 14 Tahun 2016
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP Np. 14 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 99 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Susunan Organisasi
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
4. Eselon Jabatan Perangkat Daerah
5. Tata Kerja
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
25 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 28 Tahun 2017
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Nagari
4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
5. Azas Umum dan Struktur APBNagari
6. Pengelolaan
7. Penyusunan dan Penetapan APBNagari bagi Nagari yang Belum Memiliki Bamus Nagari atau Nagari Persiapan
8. Alokasi Dana Nagari
9. Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
10. Kedudukan Keuangan Bamus Nagari dan Lembaga Nagari
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Tuntutan Kerugian Nagari
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
140 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Perkada.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PermenPANRB No. 63 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup. Pasaman No. 55 tahun 2018, Perbup Pasaman No. 7 tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
3. Perhitungan Tambahan Penghasilan
4. Perhitungan Bobot Jabatan
5. Tata Cara Pembayaran
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP no. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendikbud No. 137 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 4 Tahun 2015, PermendesPDTT No. 23 tahun 2017, Perka LKPBJP No. 13 Tahun 2013, Perda Prov. Sumbar No. 2 tahun 2007, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 57 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 25 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019, Perbup Pasaman No. 6 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaksanaan Padat Karya Tunai
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
89 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Bank Sampah di Nagari Dalam Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PermenLHK No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, maka perlu menumbuh kembangkan Pembentukan Bank Sampah di Kabuten Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2008, UU 23 Tahun 2014, PP No. 81 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenLHK No. 13 tahun 2012, Perda Kab. Pasaman No. 9 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup Pasaman No. 43 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Wilayah Pembentukan
4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
5. Persyaratan Pembentukan
6. Mekanisme Pembentukan
7. Pelaksanaan
8. Monitoringn dan Evaluasi
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Ketiga Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2019, maka diperlukan pergeseran anggran mendahului perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018
Penjabaran pergeseran anggaran ketiga mendahului perubahan APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
sesuai dengan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh Lembaga OSS yang bertindak untuk dan atas nama Bupati
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014. PP No. 24 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup pasaman No. 14 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan dan Tugas
3. Standar Operasional Prosedur
4. Sarana dan Prasarana
5. SDM
6. Pembiayaan
7. Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan pelaksanaan penilaian kelayakan dokumen UKL-UPL yang diajukan oleh Pemrakarsa dirasa perlu menetapkan pelaksanaan pemeriksaaan dokumen UKL-UPL. Berdasarkan PermenLH No. 8 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2012, PermenLH No. 5 Tahun 2012, PermenLH No. 8 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016,
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyusunan UKL-UPL
3. Pemeriksaan
4. Rekomendasi UKL-UPL
5. Izin Lingkungan
6. Pendanaan
7. Pelaporan
8. Pengawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
18 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
