Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015; Perda Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 14 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 16 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 17 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 18 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 53 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum; Penetapan rincian alokasi dana desa; Penetapan rincian dana penyetaraan penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa; Penyaluran dana; Pelaporan Penggunaan Dana; Penggunaan Dana; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan lain-lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Perbup Minahasa Utara No. 22 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2019 DICABUT
7 Hlm (VIII Bab, 12 Psl), 5 Lampiran (18 Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
Agar perencanaan program taktis strategis BLUD dapat tercapai, maka perlu disusun Renstra BLUD yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi. Pasal 41 ayat (2) Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Renstra BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No.33 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012, PP No.8 Tahun 2006, PP No.8 Tahun 2008, PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018, PERDA Kab. Minut No.8 Tahun 2016, PERDA Kab. Minut No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra BLUD, Susunan dan Sistematika Renstra BLUD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
6 hlm( 4 BAB, 5 Pasal), 53 hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor36 Tahun2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
UU No.33 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; PERDA Kab.Minut No.3 Tahun 2005; PERDA Kab.Minut No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab.Minut No.8 Tahun 2017; PERBUP Minut No. 36 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 36 Tahun 2019 dengan menyisipkan 2 pasal yaitu Pasal 5A dan Pasal 5B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 36 Tahun 2019 DIUBAH
4 Hlm (2 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19,maka perlu diilakukan perubahan atas Perbup Minahasa Utara No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2020.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2020; PMK No. 205/PMK.07/2019; PMK No. 35/PMK.07/2020; PMK No. 50/PMK.07/2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes DTT No.7 Tahun 2020; Perda Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015; Perbup Minahasa Utara No. 15 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan dalam Perbup Minahasa Utara No. 15 Tahun 2020, yaitu ketentuan pasal 1, pasal 10, ayat (3) pasal 11, pasal 13 ,pasal 14 diubah dan disisipkan dua pasal yaitu pasal 11A dan pasal 13 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Perbup Minahasa Utara No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara TA 2020 DIUBAH
7 Hlm (II Pasal), 1Lampiran (3hlm).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATACARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA TEMPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan UU No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka perlu mengatur tentang tatacara pemasangan alat peraga kampanye
UU No.33 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2020; PERDA Kab.Minut No. 2 Tahun 2011; PERDA Kab. Minut No. 6 Tahun 2011; PERBUP Minut No. 6a Tahun 2012; PERBUP Minut No. 7 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan umum; Wewenang, Tugas dan Fungsi; Mekanisme pengurusan ijin; Larangan dan Pengecualian; Penertiban; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No.42 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemasangan Alat Peraga KampanyePemilihan Kepala Daerah pada Tempat Umum Di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara DICABUT.
6 Hlm(VII Bab, 12 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yang menyebutkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai Kemampuan APBD.
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.331 Tahun 2019, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.332 Tahun 2019, PERDA MINUT No.5 Tahun 2017, PERDA MINUT No.3 Tahun 2019, PERBUP MINUT No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Opearional Kepada Pimpinan DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
PERBUP MINUT No.09 Tahun 2019 dicabut
9 Hlm ( 8 BAB, 17 Psl), 2 lampiran (3Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Sesuai PMK No.8/PMK.07/2020 ttg Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan,mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun1999; UUNo.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2018; PP No.17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; PMK No.187/PMK.07/2018; PMK No.8/PMK.07/2020; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda Kab. Minahasa Utara No. 02 Tahun 2010; Perda Kab. Minahasa Utara No. 03 Tahun 2019; Perbup Minahasa Utara No. 53 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Besaran bantuan pendanaan kelurahan, Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan, Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan,ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
8 Hlm ( VI Bab, 7 Pasal), 2 Lampiran (2 Hlm)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.MINUT 2020/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:
Semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan terhadap anak dari dampak buruk yang mungkin muncul, sehingga perlu membentuk Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Minahasa Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No.33 Tahun 2003; UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PPPA No. 11 Tahun 2011; Permen PPPA No. 12 Tahun 2011; Permen PPPA No. 13 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
PERDA Kabupaten Minahasa Utara memuat ketentuan umum, Hak Anak, Tahapan Pengembanan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penganggaran, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
20 Hlm (VII Bab, 28 Psl), 6 Hlm Penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
Pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan salah satunya melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dan untuk meningkatakan mutu pelaksanaannya sesuai ketentuan perundanganperlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.38 tahun 2007, PP No.45 Tahun 2013,PERMENKES No.86 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Asas dan tujuan, Ruang lingkup, Pengelolaan keuangan DAK non fisik bidang kesehatan, Mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan dana alokasi khusus, Monitoring, evaluasi dan pengawasan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
11 Hlm (8 Bab, 17 Psl),30 Hlm. Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
Untukmengendalikan penyebaran COVID-19 perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien dalam rangka mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, yang mensinergikan aspek kesehatan,sosial dan ekonomi.
UU No.4 Tahun 1984, UU No.33 Tahun 2003,UU No. 24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2018, Keppres No. 11 Tahun 2020, Keppres No. 12 Tahun 2020, Inpres No. 6 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020, Perda Kab. Minahasa Utara No. 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; Sanksi; Sosialisasi dan partisipasi; pendanaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
7 Hlm (VII Bab, 10 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
