Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis TA 2018
ABSTRAK:
Sebagai salah satu upaya mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Mari Walanda Maramis melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
UU Nomor 33 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 2 Tahun 2008; Perda Nomor 6 Tahun 2011; Perda Nomor 5 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Nomor 74 Tahun 2016; Perbup Nomor 73 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan pendapatan, pembagian alokasi jasa sarana dan jasa pelayanan, pengelolaan hasil penerimaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, dan proporsi pembagian alokasi jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penerimaan pasien umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja PNS perlu diberikan tambahan penghasilan
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Nomor 5 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Nomor 73 Tahun 2017; Perda Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang tujuan pemberian tambahan penghasilan PNS, besaran dan jenis tambahan penghasilan PNS, pemberian kriteria pembayaran tambahan penghasilan PNS, tata cara dan pembayaran tambahan penghasilan, pembiayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan ini mencabut Perbup Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Khusus untuk Sekretariat Daerah, besaran nominal tambahan penghasilan diatur dengan perbup tersendiri dan tata cara/mekanisme pemberian tambahan penghasilan mengikuti ketentuan dalam perbup ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Hibah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan bantuan hibah dan mengatur tata caranya
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Nomor 73 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria pemberian hibah, tujuan pemberian hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pejabat yang menandatangani NPHD, persyaratan permohonan/usulan hibah, penganggaran hibah, mekanisme pencairan dana hibah, pertanggungjawaban penerima hibah, monitroing dan evaluasi atas pemberian hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan bantuan sosial.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2015;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011;
- Permendagri No. 39 Tahun 2012;
- Permendagri No. 14 Tahun 2016;
- Perda Kab Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup. Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017;
- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara;
- Bantuan sosial dapat diberikan kepada a. Individu/keluarga miskin yang sakit, b. ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia. c. Korban bencana/ musibah, d. masyarakat lanjut usia, e. sekolah luar biasa swasta, f. Yayasan pengelola aak-anak yatim piatu/ panti sosial, g. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- Pemberian bantuan sosial berupa uang maksimal sebesar Rp 50.000.000,-;
- Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. Minut 2018/No...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Perjalanan Dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/riil, memenuhi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 46 Tahun 2009;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 56 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- PMK No. 49/PMK.02/2017.
Peraturan ini mengatur tentang jenis, subjek, tujuan dari perjalanan dinas, penandantanganan SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), pembiayaan perjalanan dinas, dokumen perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas dinyatakan tidak berlaku.
32 halaman (terdiri dari 13 halaman batang tubuh (31 pasal) dan 19 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah kelurahan perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan sehingga diperlukan peraturan bantuan keuangan kepada kelurahan
UU No.33 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.73 Tahun 2005; PP No.107 Tahun 2017; Perda No.2 Tahun 2010; Perda No.7 Tahun 2017 dan Perbup No.73 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pengalokasian Bantuan Keuangan Kelurahan, Penggunan Bantuan Keuangan Kelurahan, Perubahan Anggaran Bantuan Keuangan Kelurahan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
- Perjalanan dinas DPRD Kab. Minahasa utara dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Kab. Minahasa Utara;
- perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/rill, memenuhi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 01 Tahun 2001;
- PP No. 24 Tahun 2004;
- PP No. 56 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri No. 49 /PMK.02/2017
- Perjalanan dinas dikenal dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri;
-Jenis biaya perjalanan dinas, terdiri atas: uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi;
- Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati kab. Minahasa Utara No. 1 Tahun 2017 dicabut dengan Perbup ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa khususnya di Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Utara perlu diberikan tambahan penghasilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 46 Tahun 2011;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2016;
- Perbup No. 70 Tahun 2016;
- Perbup No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan pemberian tambahan penghasilan ASN, pemberian kriteria pembayaran tambahan penghasilan ASN, tata cara dan pembayaran tambahan penghasilan ASN, pembiayaan atas pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
15 halaman (terdiri dari 11 halaman batang tubuh (14 pasal) dan 4 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diklaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Kepmendagri No. 131.71.6116 Tahun 2015;
-Perda No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017;
- Dana JKN adalah bayaran atas jasa khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- Pemanfaatan atas penerimaan dana klaim JKN diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD Maria Walanda Maramis baik jasa dan sarana maupun jasa pelayanan;
- Alokasi pemanfaatan ditetapkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Walanda Maramis;
- Unit pengelola Jaminan Kesehatan bagian Klaim Rumah Sakit menerima entri data dengan software INA-CBG's, memverifikasinya dan mengirimkan pada verifikator penyelenggara Jaminan sosial;
- RSUD dapat mengajukan klaim atas Jasa Pelayanan dan Jasa Medik setelah memperoleh pembayaran dari BPJS dan sudah disetorkan ke kas daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Cadangan Pangan Pokok (Beras) merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Utara diperlukan penyediaan Cadangan Pangan Pokok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 18 Tahun 2012;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Perpres No. 54 Tahun 2011;
- Keppres No. 83 Tahun 2006;
- Permendagri No. 30 Tahun 2008;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang sasaran dari pengeluaran bantuan pangan pokok (beras) daerah, pembiayaan kegiatan, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok (beras), mekanisme penyaluran, pelaporan atas penggunaan cadangan pangan pokok (beras).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Minut 2018/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Minahasa Utara menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2016;
- Perpres No. 107 Tahun 2017;
- PMK No. 225/PMK.07/2017;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa yaitu berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Kas Umum Desa (RKD). Peraturan ini juga diatur tentang prioritas penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi atas penundaan penyaluran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
16 halaman (terdiri dari 13 halaman batang tubuh (20 pasal) dan 3 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Minut 2018/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa seKabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2016;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa (dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional), pengalokasian alokasi dana desa (untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa), penggunaan alokasi dana desa, perubahan anggaran alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintahan desa se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 halaman (terdiri dari 8 halaman batang tubuh (12 pasal) dan 38 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Minut 2018/No21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara TA 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kab/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kab/kota. Sehingga perlu menetapkan Perbup Minahasa Utara tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Minahasa Utara kepada Desa TA 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Perda Kab.Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi, penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi perubahan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi. Besaran pagu bagi hasil daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara dan Besaran pagu bagi hasil retribusi daerah per desa se-Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 15 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara TA 2017 (Berita Daerah Kab. Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 halaman (terdiri dari 6 halaman batang tubuh (7 pasal) dan 6 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, jujur dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Perpres No. 55 Tahun 2012;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan pengelolaan LHKPN, tata cara penyampaian LHKPN, pengumuman LHKPN, tim pengelola LHKPN, kepatuhan penyampaian LHKPN, pembinaan dan pengawasan administratif oleh Inspektorat Kabupaten, sanksi atas keterlambatan dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Minut 2018/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan jaminan akan Perlindungan terhadap status kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan aturan tentang kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- UUD 1945 Pasal 27 ayat 2;
- UUD 1945 Pasal 28d ayat 1;
- UU No. 13 Tahun 2003;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 53 Tahun 2012;
- PP No. 86 Tahun 2013;
- Perda No. 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok Perusahaan Umum Daerah (PUD), organ kepegawaian PUD, pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan karir pegawai, penghasilan, jaminan dan cuti pegawai, pengangkatan dan penurunan dalam jabatan, pembinaan karir dan penilaian pelaksanaan pekerjaan, kewajiban dan larangan, pelanggaran dan pemberhentian atas pegawai PUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Minut 2018/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan PUD Klabat Kab.Minahasa Utara.
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- Permendagri No. 4 Tahun 2000;
- Kepmendagri No. 50 Tahun 1999;
- Kepmendagri No. 43 Tahun 2000;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok PUD, susunan organisasi PUD beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, PUD menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Klabat Kab.Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 halaman (terdiri dari 22 hal batang tubuh (38 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Minut 2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar maka dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 87 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Instruksi Mendagri No. 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli, wewenang, susunan organisasi, penanggung jawab Satgas Saber Pungli, sekretariat, peran masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Keputusan Bupati Minahasa Utara No.101 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
7 halaman (terdiri dari 5 hal batang tubuh (15 pasal) dan 2 hal lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 dan Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017, untuk efektivitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja DPRD, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003 ;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- PMK No. 49/PMK.02/2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 07 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang besar tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan perumahan dan transportasi tersebut bagi yang belum mendapatkan rumah dinas dan untuk kelancaran operasional tugas kedinasan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang masing-masing dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tunjangan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, tujuan dan prinsip, Pengendalian gratifikasi, Unit pengendalian gratifikasi, Sosialisasi dan diseminasi, Perlindungan pelaporan gratifikasi, Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan adalah bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten, dan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dituntut memberikan pelayanan bermutu sesuai standar dan rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, harus memahami persyaratan admisnitratif dengan membuat standar pelayanan minimal.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permenpan No.28 Tahun 2004; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Kepmenkes No.159b/Menkes/SK/Per/II/1988; Kepmenkes No.228/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008; Kepmenkes No.507/Menkes/SK/IV/2010; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.7 Tahun 2017; Perda No.73 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tujuan dan Fungsi, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Penatausahaan Layanan Administrasi Umum Berbasis Sistem Informasi Layanan Administrasi Umum (SI-YANADUM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintaha berbasis teknologi informasi
UU No.33 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Inpres No.3 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permenpan No.6 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; PerKa Arsip Nasional No.38 Tahun 2011 dan Perda No.5 Tahun 2016
Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sasaran; pengelolaan aplikasi SI-YANADUM, Keamanan, pengabsahan dan otentikasi, pelaksanaan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat UU serta menjabarkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017; Pergub No.12 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2017; Perda No.8 Tahun 2017; Perbup No.96 Tahun 2016 dan Perbup No.73 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Rencana kerja pemerintah daerah, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ada beberapa peraturan yang direvisi dan tidak berlaku lagi diperlukan peraturan terbaru tentang retribusi daerah
UU No.2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983; PP No.57 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010; PP No.25 Tahun 2008; Kepres No.3 Tahun 1997; Permenkes No.59/MENKES/Per/II 1982; Permendagri No.4 Tahun 1997; PerMen KPP No.Per/12/Men/1007; PerMen PU No.24/PRT/M2007; Permendagri No.32 Tahun 2010; Permendagri No.33 Tahun 2010; KepMenhub No.35 Tahun 2003
Diatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, keringanan pengurangan/pembebasan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Mencabut Perda No.6 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Minahasa Utara No.48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu melakukan perubahan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan informatika serta persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 16 Tahun 2018;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perka LKPP No. 14 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Utara No. 78 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan tugas kepala bidang e-government dan kepala seksi teknologi informasi komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 1 halaman lampiran (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps pegawai negeri sipil, termasuk kode etiknya.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 46 Tahun 2011;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Permendagri No.1 Tahun 2014;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pembinaan jiwa korps PNS, nilai-nilai dasar bagi PNS, Kode etik PNS, Kode etik instansi dan kode etik profesi, dan penegakan kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
8 halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh (22 pasal)
