Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 20 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbub no 45 2017 ttg Pelayanan Parkir RSUD I Lagaligo.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2017

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup no 23 2017 ttg Juklak Retribusi Pelayanan Pasar.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2Ol6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Download :
Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2017

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2017

PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lutim Nomor 48 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN VERlf!KASl DOKUMEN PENCAJRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka proses verifikasi dokumen pencairan dana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan aturan yang menjadi pedoman verifikasi dokumen; b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Pedoman Verifikasi Dokumen Pencairan Dana di Lingkungan Pemerin tah Dae rah sud ah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini dan tuntunan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga perlu untuk diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi Dokurnen Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Daerah;
!. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep1Jb!ik Indonesia NomQr 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keernpat l\l!ls Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Repub!ik !nclonesi!I. T!lhun 20!6 Nemer 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentangPembentukan Prociuk Hukurn Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA PADA SKPD BAB III VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA PADA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB!V KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA OLEH SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG TELAH DlVERIFIKASI OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BABY SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT PERJNTAH PENCAIRAN DANA BABVI PEMBINAAN DAN EVALUASI BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII SANKS! BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
NOMOR 48 TAHUN 2017
48

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2017

Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Kesehatan

Download :
Perbup no 22 2017 ttg Pelayanan Kesehatan dr DBH Pajak Rokok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2017

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Perbup Lutim Nomor 09 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lutim Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017

PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

Perlindungan Konsumen

Download :
Perbup Lutim Nomor 15 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup Lutim Nomor 08 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.