Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 45 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2015

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TTMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2015/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2i, Pasa.l 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal I ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat @], Pasal 13 ayat (7J, Pasal 14 ayat 19), Pasa.l 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7), Pasai 18 ayat (6), Pasa-l 19 ayat (6), Pasal 20 ayat l7l, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat l5]', Pasal 26 ayat {3), Pasal 27 ayat (4l., Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak
:1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor rt Tahun t979 tentang Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3143); 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LembaJan Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Iambaran Negara Republik Indonesia "fahun 2OO2 Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahal Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427O)l 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik lndonesia ]'ahun 2003 Nomor 39, Tambaian Ifmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang Nomor 7+ Tahun 2008 tentang Keterbukaar lnformasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 37 Talun 2008 tentang Ombudsmar Republik Indonesia (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 139, Tambatan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (I,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lemba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 5062); 12. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaJa Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lrmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, "fambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintalan Daera-h (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, l'ambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusar Pemerintahal Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeral Kabupaten/Kota (Lemba.ran Negal:a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 16. Keputusar Presiden Nomor 33 Tahun Pengesahan Konvensi Hak Anak; 1990 tentang 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selata-n Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatal Nomor 27ll; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Irmba,rar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82); 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintai Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA INTEGRASI PERUBAIIAN PERILAKU BAB III Tata ca.ra evaluasi darl Pelaporar BAB IV Koordinasi pembinaan dalr pengawasan BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2015.
NOMOR 6 TAHUN 2015
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Kesehatan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 33 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LUIVU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. balwa berdasarkan pertimbangan sq[a geirnana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksala Teknis Pusat Keschatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
: 1. 2. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OOg tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Se latan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubalan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahal Daerah (I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaaa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat DaeraI (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4741'l 5. Peraturan Meuteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (l,€mbaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2O11 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 1 Nomor 35); 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1U;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 33 TAHUN 2015
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2015

Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 22 Tahun 2015.pdf

Abstrak

IM/ESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTLIK DEPOSITO BERJANGKA Menimbang al, Mengingat : I DEN.Gfu\ RAHMAT TUHAI{ !?I\iG MAHA ESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka

ABSTRAK:

bahwa berdasarkal ketentuan Pasal 328 ayat {1) Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemef intahan Daerah sebagaima4a telah diubali be'oerapa kali terakhk denga:r Undarg-Undang Nomor 9 ?ahr.rr 2Oi5, Pemerintah Daemh dapat metldepositokan dar!/atau melakukan invcstasi jarigka pendek uaf1g miiik Daerah yang sementar.a beium digunal<an sepanjalg tidak mergganggu lilc.riditas keuangar.r daerah, tugas Daerah, dan la1alitas pelay:anan publik; bah*-a dalam rairgka opljm3lisasi penanraatan Kas Daerah dan meringkatkan Pendapatan Asil llaerah untuk memperoieh maniaal ekonomi, sosial dailatau miurlaat lainnya; balls'a bertiasarkan pertimbangan sebagairnala dimaksud dalam huruf a, dan h'luf b, perlu menctapkan Peraturan Bupati tenta]:lg Investasi Uang Daerah Pada Bank Umurn Dalarn Bentuk Deposito Berjangka.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 t€ntang Pembentukan Xabupate[ Lu]wrr Tim'.rr dar Kabupaten Mamqju U1-ara di Provinsi Srdawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 427O); Undalg-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahuo 20O3 Nomqr 47, Tambahan Lemba.an Negara Republik lndonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaam Negara {I-embzrran Negara Republik I1.:donesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan i,embaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 435.51: Z. 'v b .l 4- Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta-nggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Iodonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 5- Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintattan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nol,:.or 244, Tambahan kmbaran Negara Republik ladonesia Nomor 5587) sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor I Tahun 2OO8 (trmbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan kmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5679); 6. Peratura! Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negana/Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentarrg Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimara telah diubah beberapa kali tefakhir dengan Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomo. 21 Tahun 2O11 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ro); 1O. Peraturan Daemh Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20O9 Nomor 5) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lus.u Timur Nomor 12 Tahun 2O14 (L€mbalan Daerah Ihbupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 89);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III DEPOSITO BER.JANGKA BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO BAB V BUNGA DEPOSITO BABVI PENCAIRAN DEPOSITO BAB VII PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENI}TUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
NOMOR 22 TAHUN 2015
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2015

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Lutim Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PEI.{KSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8l ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2011 Tentaf.g Desa, pedu menetapkan Peraturitn Bupati tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bada,n Permusyawarata,n Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
1. .) 3 4. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Iambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang Undarg Nomor 9 Talun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Taflbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pela-ksalaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 ll-embaran Daerai Kabupaten Luwu Timur'i'ahun 2Oi4 Nomor 13); 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomol 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lembaran Daerair Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peratura,n Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20 14 Nomor 1 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASII-AN TETAP DAN TUNJANGAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 10 TATIUN 2015
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENCALOKASIAN BAOIAN DARI IIASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2015/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat {31 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Oi4, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dad Hasil Pajal Daerah darr Retribusi Daerah Kepada Desa;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nega,ra Repubtik Indonesia Talun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127o)) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5. Tambahaa l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuarga! Negara (kmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan [fmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tela! diubai dengan Peraturan Pemerintal Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 201.1 (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarai Negara Reputrlik Indonesia Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (hmbarzrn Negara Republik Indonesia Ta-hun 2005 Nomor 140, Tambahan knrba-rar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepa.la Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {l-embaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemba-ran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan Daenah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 13. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lemba.ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luu,u Timur Nomor 12 Tahun 2014 (l,embaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201.1 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA BAB IV BESARMA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAts V PEI'IYALURAN DAN PENGGUNAAAN tsAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2015.
NOMOR 7 TAIIUN 20 5
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 39 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2014/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. b. c. 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatar Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 39 TAHUN 2015
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2015

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lutim Nomor 29 Tahun 2015.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam ralgka meningkatkan kualitas pelayalan kesehatan kepada masyaral<at, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanal kesehatan pada Pusat Kesehatan Masya-rakat dan jaringannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupatcn Mamuju Uta-ra di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga.n Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tamba-han kmbamn Nega-ra Nomor 4400; 5. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaian kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional {Lembarar Negari Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lS, Tambahan trmba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kmbamn Negam Republik Indonesii Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambaian Lembaral Nega-ra Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Undarg Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 153, Tambahan L€mbaran Nega_ra Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undarg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badar Penyelengga,ra Jaminan Sosiat {Lemba-ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (kmbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbarall Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminal Kesehatan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Ta]a[n 2Ol2 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Presiden Nomor 72 "lah]Jn 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 193); 15. Peraturai Presiden Nomor 12 Talun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lrmba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 1 Tahun 2013 {Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0Ol Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 18, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masya-rakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengaar Peraturan Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Ta-hun 2009 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Ifmbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 89): 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (I,€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9); 21. Peraturan Daera} Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (kmba,ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 22. Peratrran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} IN WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB IV KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
NOMOR 29 TAHUN 2015
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
Perbup Lutim Nomor 40 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20iO tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengad.aan Balalj,g/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambalar Lembara! Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427Oli 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a\l 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embao'an Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta,ng Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba-tlan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5655)i 7. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaa.n Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebija.l(an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Talun 2013 tentang Pedoman Tata Ca-ra Pengadaan Ba,rarg/Jasa di Desa (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13671, 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Irmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2015 Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PzuNSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PEMBAYARAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 40 TAHUN 2Oi5
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Lutim Nomor 41 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN CANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintai Kabupaten dilimpaikan kepada Kecamata,n; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Da-ftar Gudang, Surat lzin Usaha Industri Untuk Usala Mikro dan Kecil dali Bupati kepada Camat;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Da-ftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2006 Nomor 59, Tambahal Lembarar Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik tndonesia Talun 20ll Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia :J23f]t: U-ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Kecil darl Menengah lk-Ua.an -lvegari Republik Indonesia Tahun 20OA Nomor 93, tamU"-fr"" Lembaran Nega-ra Republik Indonesia 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o38); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 13O, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undalg Nomor 3 Talun 2014 te4tang Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbamrl Negara Republik lndonesia Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2014 tentang Perdaganga,n (kmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5512); 9. Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2OO7 tenta]:lg Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negam Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, famLahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4737); 13. Peraturan presiden Nomor 9g Tahun 2014 tentang Perizillarl untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 222); 14. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 590/Mpp/KEp/219/ t999 tentang KetintJan dan Tata Cara pemberian lzin Usaha eerdigargan; 15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdasanpan Nomor 59 t/ Mpp /KEp / ztg / tgSS r.nir
BAB II ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN BAB III PENDELEGASTAN KEWENANGAN BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 41 TAHUN 20 15
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Lutim Nomor 30 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2ors TENTANG pAKAIAN DINAS pEGAwAr Neoenr srpli oar TENAGA KON?RAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2015/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyempurnann penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan evaluasi teknis, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2Ol5 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau; b. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubal:an Atas Peraturan Bupati Lue'u Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintal Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan l€mbarall Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undaag Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaa L€mbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5679) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (kmbarar Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambaha-n lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasiona.l Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 Pal<aiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungal Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi Selatar( sebagaiDana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2O15; 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Talun 2O15 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
NoMoR 3oTAHUN 2015
52

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT