Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan pungutan air tanah maka dipandang perlu menetapkan nilai perolehan pajak air tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah pada Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 21 Tahun 2012; Perda No. 11 Tahun 2017; Perbup No. 37 Tahun 2016; Perbup No. 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah pada Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan, besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD, dan besaran kompensasi tenaga ahli fraksi, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
Lampiran 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Permintaan Pelayanan Pembayaran dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Opersional Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Elektronik dan Penyampaiannya, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Opersional Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Elektronik dan Penyampaiannya, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 20005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2011; SE Mendagri No. 900/1866/SJ dan No. 900/1867/SJ; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 18 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Opersional Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Elektronik dan Penyampaiannya, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi
ABSTRAK:
Bahwa guna pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perlaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan sistem informasi perikanan yang akurat, efektif, efisien, integratif, dan operasional. Untuk mencapai kebutuhan data dan informasi, maka Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi merupakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi.
UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2017; Inpres No. 3 Tahun 2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Penjelasan 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good goverment) dan Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dalam peyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu diselenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional, cepat, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka telah memanfaatkan, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan, Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dan SIMGAJI TASPEN serta membangun Jaringan Komputer Berbasis Teknologi dan Informasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka pemanfaatan Aplikasi dan Jaringan Komputer yang berbasis Teknologi dan Informasi, agar berjalan efektif, efisien, dan berhasil guna, diperlukan pedoman dalam pengelolaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2011; Perbup No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA - PEDOMAN DAN TATA CARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/NO.7, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perpres No. 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 157 Tahun 2014; Perka LKPP No. 22 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Lampiran 13 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Yang Berstatus Non ASN dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan Presentasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus Non ASN dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pendampingan dan penanganan permasalahan hukum merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; UU Nom. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UUNo. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Maluku Barat Daya No. 44 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan kondisi riil yang sebenarnya, maka dibandingkan dengan biaya transportasi dan biaya penginapan yang ditetapkan terlalu tinggi mengakibatkan sehingga sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk perjalanan dinas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS/Non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Lampiran 9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 - 2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 51 Tahun 1960; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 2017; Perpres No. 71 Tahun 2012; Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993; Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999; Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016; Permen No. 115 Tahun 2017; Permendagri No. 116 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Lampiran 4 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
