Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di Bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub urusan mineral dan batubara merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi maka pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu mencabut Peraturan daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 18 ayat (6) UUD 1045; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014
berisi tentang Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017
berisi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; V. Ketentuan Lain-Lain; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006.
Peraturan tersebut berisi tujuh pasal tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ngada Tahun 2017-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
6 halaman; 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan, dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan demi menjamin mutu hewan demi kelanjutan produksi hewan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, perlu adanya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan; bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan, diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan atau ternak, sehingga aktifitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH; V. Pengawasan; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2010; Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tiga pasal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, pemilihan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa Harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan syarat mengenai calon Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah dan disesuaikan kembali: bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka perlu diubah dan disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ngada Nomor 9 tahun 2016
Berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 29 Tahun 2014; Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; Permenpan RB No. 20 Tahun 2010; Permenpan RB No. 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyelenggaraan Sakip; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
9 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi Dan Desa Siaga Di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Integrasi (ADD Integrasi) dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya pemangku kepentingan, pewarisan prinsip, tahapan, mekanisme dan proses untuk menumbuhkembangkan model pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; bahwa alokasi Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten ADD Integrasi dan Desa Siaga sebagai salah satu perwujudan dukungan untuk mendorong percepatan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dalam Wilayah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi (ADD Integrasi) dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 1 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten Alokasi Dana Desa Integrasi dan Desa Siaga di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 halaman; 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program / kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada yang berkualitas, tepat waktu dan berdayaguna; bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada perlu adanya pedoman umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 123 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 29 Tahun 2013; Peraturan Bupati Ngada No. 29 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Umum Pembinaan, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
6 halaman; 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ngada ialah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Permenpan RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Kegunaan Indikator Kinerja Utama; IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
5 halaman; 17 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
