Qanun NO. 8, LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 8
Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek retribusi jasa umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011
Qanun ini merubah pasal I, Pasal 8, Pasal 28 dan Pasal II
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Qanun NO. 2, LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 2 NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (2/25/2022)
Qanun tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang pemilihan Keuchik secara serentak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 , Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022
Qanun ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Keuchik, BAB III Pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong, BAB IV Ketentuan Lain-lain, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Nomor 42/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, pada lampiran Huruf A yang merincikan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan maksdu tersebut dalam huruf a, sumber anggaran penghasilan tetap yang bersumber dari APBK berkurang secara signifikan yang menyebabkan penghasilan tetap dan tunjangan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 9 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 114 Tahun 2014, Permendagri 44 Tahun 2016, Permendagri 20 Tahun 2018, Permendagri 77 Tahun 2020, Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020, Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018, Perbup Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018, Perbup Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019, Perbup Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021, Perbup Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Riincian Dana Desa Setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021, pengaturan terkait klaster jumlah penduduk untuk perhitungan Alokasi Dasar Dana Desa belum sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021.
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 201; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 113 Tahun 2020; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 2 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 222/PMK.07/2020; Permenkeu No. 17/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 1 Tahun 2018; Perbup Aceh Barat No. 66 Tahun 2018; Perbup Aceh Barat No. 23 Tahun 2019; Perbup Aceh Barat No. 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2021
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 1.a Tahun 2016
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Mall Meulaboh
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.a, BD.2016/No.1a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Mall Meulaboh
ABSTRAK:
Bahwa pemungutan retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Retribusi Jasa Usaha Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dimaksud, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 66 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Bahwa guna meningkatkan pelayanan persampahan dan pelayanan pasar perlu meninjau tarif retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan pasar pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan tarif pasar grosir dan pertokoan pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2014.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 terdapat perubahan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perubahan;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12Tahun 2019; Perpres Nomor 54 Tahun 2020; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44Tahun 2016; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Permenkeu Nomor 35/PMK/07/2020; Permenkeu Nomor 101/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2010; Perbub Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019; Perbub Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 2. Pasal 5A, Pasal 5b, Pasal 8, Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/ No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan asal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dna Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
Undang-Undang nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, BAB III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Teknis PEberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup PEmerintah Kabupaten ACeh Barat Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE
2015
Qanun NO. 17, BD.2015/No.17
Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree
ABSTRAK:
Bahwa untuk kepastian jumlah penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disertakan pada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Qanun/ Perda. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.2 Tahun 2011; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2003; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.1 Tahun 2004; Qanun Kabupaten Aceh Barat No.13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 Bagi Masyarakat Menengah Kebawah Di Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
- Bahwa dengan merebaknya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sangat berdampak pada pendapatan masyarakat kalangan menengah kebawah yang berimbas pada berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan penetapan pembatasan sosial berskala besar;
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Gubernur Aceh nomor : 465/5676 tanggal 2 April 2020 Perihal Pendataan Masyarakat Terdampak Wabah perlu menetapkan Data Keluarga Penerima Bantuan terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah Di Kabupaten Aceh Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; Kepres Nomor 7 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 13 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Pengelolaan dan Pengorganisasian; BAB IV Kriterian Bantuan; BAB V Kriterian Penerima Bantuan; BAB VI Mekanisme Pelaksanaan Bantuan; BAB VII Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
50
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat