Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis
yang mengandung nikotin dan tar yang terbukti dapat
membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan
lingkungan; bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan,
terhadap paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta
meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di
Kabupaten Cilacap, maka perlu menetapkan Kawasan Tanpa
Rokok; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan
Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kawasan Tanpa
Rokok;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Penerapan KTR
Bab IV Tanggung Jawab dan Kewajiban
Bab V Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan
Bab VI Partisipasi Masyarakat
Bab VII Larangan
Bab VIII Penyidikan
Bab IX Ketentuan Pidana
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 97 Tahun 2022
a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang mempunyai manfaat dan dibutuhkan oleh setiap manusia
sepanjang masa;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air yang dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan
masyarakat Kabupaten Cilacap, diperlukan upaya pengembangan
dan pengelolaan Sumber Daya Air;
c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, diperlukan
pengaturan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagai
salah satu penopang rencana struktur ruang wilayah Kabupaten
Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, tujuan, Dan Ruang Lingkup; Ruang Lingkup SUmber Daya Air; Hak Masyarakat atas Air; Tugas dan Wewenang; Pengelolaan Sumber Daya AIr; Sistem Informasi Sumber Daya Air; Pemberdayaan dan Pengawasan; Pendanaan; Hak dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah omor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi berifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional dan sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dipandang perlu adanya Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; bahwa logo sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Logo RSUD Cilacap
Bab III Kedudukan dan Fungsi
Bab IV Desain Logo
Bab V Tulisan dan Warna Logo
Bab VI Makna dan arti Logo
Bab VII Penggunaan dan Penempatan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
1052 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah
yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan; bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021,
mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka perlu menyusun
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam eraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Pembangunan Daerah
Bab III Pengendalian dan Evaluasi
Bab IV Perubahan RPD
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Bersih Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa
Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika di daerah kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
menyebutkan bahwa pelaksanaan antisipasi dini dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan prekursor narkotika upaya yang dapat
dilakukan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi
kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah
kabupaten tentang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas
yang bebas dari narkoba serta untuk menghindari
penyalahgunaan narkoba di kalangan tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dan peserta didik pada lingkungan sekolah, maka
diperlukan Strategi Pembentukan Sekolah Bersih Narkotika,
Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (BERSINAR) di
Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Sekolah Bersih
Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya di
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Antisipasi Dini
Bab V Penanggulangan
Bab VI Larangan
Bab VII Peran Orang Tua
Bab VIII Peran Serta Masyakat/Dunia Usaha
Bab IX Penghargaan
Bab XPembinaan dan Pengawasan
Bab XI Sanksi Administratif
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 83 Tahun 2022
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CILACAP
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2022/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengamanatkan bahwa
Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap ASN berupa
jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian dan bantuan hukum;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pelayanan administratif
merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi tindakan
administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga
masyarakat;
c. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil
Negara di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan upaya peningkatan
pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Perlindungan dan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perlindungan; Pelayanan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani
kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih
penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah
menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena
sesungguhnya pemerintah berfungsi melayani
masyarakat/pelayanan publik (public service) dengan
menerapkan prinsip equity, artinya tidak ada diskriminatif
sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan
pemerintah; bahwa dalam rangka menjamin akses warga negara terhadap
kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik
melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di
Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 64 Tahun Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang lebih efektif, efisien,
transparan, akuntabel dan berkesinambungan, maka
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan
dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Kebijakan Tata Kelola SPBE
Bab IV Manajemen SPBE
Bab V Audit TIK
Bab V Penyelenggara SPBE
Bab VI Pemantan dan Evaluasi SPBE
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 tahun 2021 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik
Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang
Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik
Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rincian Penyertaan Modal
Bab III Tata Cara Penyertaan Modal
Bab IV Indikator Peningkatan Kinerja BUMD
Bab V Pelaporan
Bab VI Hasil Usaha
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2022/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta
memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan
yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui
program-program sosial;
b. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten
Cilacap yang terdampak inflasi untuk meningkatkan daya beli
terhadap bahan kebutuhan pokok serta mengurangi dampak
ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak,
maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga
pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cilacap melalui kegiatan operasi pasar;
c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali kota untuk melakukan
optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan
pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan
harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan
transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan
pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta
memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan
terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Tahun
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Operasi Pasar; Jenis Komoditas; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi; Besaran Subsidi dan Penetapan Harga; Persyaratan, Tugas dan Fungsi Penyedia Barang; Tempat dan Waktu Pelaksanaan Operasi Pasar; Sasaran Operasi Pasar; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
