Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintah Kabupaten Magelang yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang baik serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada bangsa dan Negara, perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, wajib menghindari praktek-praktek penyelenggaran pemerintahan yang berperilaku koruptif berupa gratifikasi. Bahwa untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan proses pelaporan gratifikasi perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Dasar, Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 ; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Besaran BPHTB, Pemungutan BPHTB, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pengurangan BPHTB, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 580) dinyatakan tidak berlaku lagi;
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2018 yang memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang merupakan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2017 - 2018 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah, Waktu Tanam, Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam, Sistem Pembagian Dan Pemberian Air, Koordinasi Dan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2017
pembayaran kegiatan - penyelesaian pelaksanaan dan tata cara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2017/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa beberapa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dapat diselesaikan dan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1a) Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran serta untuk mengatur pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan tata cara pembayaran kegiatan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur dengan peraturan bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan Yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomro 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 4A, Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran pendapatan, belanja, belanja langsung dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Pager Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Ketenagakerjaan danTransmigrasi dan Urusan Kehutanan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip yang berkaitan dengan Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia serta Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kehutanan telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B.PK.02.09/55/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Magelang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyusutan Arsip Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Urusan Kehutanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2017.
73 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
