Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 152 Tahun 2014
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014

Pendidikan

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO 18 THN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2014
PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM DITETAPKAN APBD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

APBD

Download :
PERBUP NO 1 THN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2014
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Desa

Download :
PERBUP NO 3 THN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2014
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 4 THN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2014
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NO 5 THN 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Perekonomian

Download :
Auto Color0548.pdf

Abstrak

Pengelolaan-pasar-rakyat

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.KAB.MITRA2016/NO.109; TLD.NO...

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK:

Agar pengelolaan pasar rakyat yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing maka diperlukan adanya pengaturan dalam pengelolaannya.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2014, PERPRES No. 112 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2012, PERMENDAG No. 70/M-DAG/PER-12/2013, PERMENDAG No. 61/M-DAG/PER-8/2015, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kedudukan dan Fungsi Pasar, Tugas, Kewajiban, wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Perencanaan dan Pengadaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Perlindungan Pasar, Tata Kelola Pedagang, Tata Tertib Didalam Pasar, Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi, Retribusi Pelayanan Pasar, Kerja Sama, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
18 hlm, Penjelasan 3 hlm.

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA.MITRA NO.3 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

administrasi-kependudukan-pencatatan-sipil

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.KAB.MITRA2017/NO.110

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, serta untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atau setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 9 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 37 Tahun 2007, PERPRES No. 25 Tahun 2008, PERPRES No. 26 Tahun 2009, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Minahasa Tenggara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara, Pejabat Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Data dan Dokumen Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan, Pencatatan Sipil, Blangko Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pelaporan, Kependudukan Dalam Keadaan Darurat (Force Majeure), Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
50 hlm.

Kabupaten Minahasa Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERDA.MITRA NO.4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

KEUANGAN-ADMINISTRATIF-DPRD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.KAB.MITRA2017/NO.111; TLD.NO...

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.9 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No.62 Tahun 2017,
Mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Minahasa Tenggara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan laiin-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN: