PERBUP Kab. Barito Utara No. 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017
tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 77 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan
Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Perda Kab Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Perbup Nomor 38 Tahun 2016; Perbup Nomor 2 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 2 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara ( Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 77) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia yang Sehat. cerdas dan
produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa
dan negara Indonesia. Kejadian stunting pada balita masih banyak teradi di
Kabupaten Barito Utaro sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembengunan
kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal
penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan
arah dan landasan hukum daJam pelaksanaan
UU No 27 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 tahun 2012; PP No 17 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 42 Tahun 2013; Perpres No 83 Tahun 2017; Permenkes No 21 Tahun 2015; Permenkes No 39 Tahun 2016; Permenkes No 51 Tahun 2016; Perbup Barut No 19 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ASAS DAN TUJUAN;
BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN;
BAB IV PILAR PENURUNAN STUNTING;
BAB V PENDEKATAN;
BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI;
BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB IX SASARAN WILAYAJ PENURUNAN STUNTING;
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN;
BAB XII PENGHARGAAN;
BAB XIII PENDANAAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati
Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan
Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/510/2019 tanggal
11 Oktober 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.317.536.576.702,00 bertambah sejumlah Rp118.432.148.280,73 sehingga menjadi Rp1.435.968.724.982,73
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019
PERDA Kab. Barito Utara No. 1 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor
1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tabun
2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017; Peraturan Daerab Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tabun
2014
Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai
acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam:
a
penyusunan RKPD;
b. penyusunan Renstra PD;
c. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
d. penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah
yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara
berjenjang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Barito Utara No. 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
10 ayat
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS;
BAB III
PENDANAAN ;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka
rencana tata ruang wilayah merupakan payung hukum bagi
pembangunan di daerah dan sekaligus sebagai arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,
masyarakat dan/atau dunia usaha. Berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (7) UndangUndang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2015
Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan, berbasis
pengembangan pertanian, aglomerasi industri, agroindustri, pertambangan
dan pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
101 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan
pendidikan, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah
Daerah Kabupaten Barito Utara. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
(sembilan] tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten
Barito Utara telah mengalokasikan Penyediaan Dana untuk
Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DANA BOSDA;
BAB IV RUANG LINGKUP PENYEDIAAN DAN BESARAN DANA BGSDA;
BAB V WAKTU PENETAPAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BOSDA;
BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA BOSDA;
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA;
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI;
BAB IX PETUNJUK TEKNIS;
BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI;
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini
berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungja
waban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito
Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Ta
hun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Barito Utara Nornor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa da!am rangka memberdayakan arsip untuk
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
efektif dan efisien guna iercapainya teknis tertib pelaksanaan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai
bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta
pertanggungjawaban daerah di lingkungan Kabupaten Barito
Utara perlu menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi.k Indonesia Nomor 17
Tabun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sarito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Sarito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB l
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DlNAMIS ;
BAB !TI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan
Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraluran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2018 ; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010; eraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010
Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran
2019 adalah sebesar Rp. 8.737.051.857
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang--Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
PERGESERAN ANGGARAN;
BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat