Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyusunan Perencanaan Teknis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percapatan pelaksanakan belanja daerah guna percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu inovasi terhadap pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perencanaan teknis pekerjaan konstruksi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN;
BAB III
ETIKA PENGADAAN;
BAB IV
PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS;
BAB III
PELAKSAAN PERENCANAAN TEKNIS;
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 45 Tahun 2016
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2016/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
bahwa ketentuan perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupato Nomor 8 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS PERJALLANAN DINAS;
BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB IV
PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB IV
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB V
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS;
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 44 Tahun 2016
TEKNIS PENGGUNAAN, PENYALURAN SERTA PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN ALOKASI DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2016/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Penyaluran serta Pembinaan dan Pemantauan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sumber pendapatan desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) berasal dari alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain yang tidak mengikat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENGGUNAAN ADD, DD DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB IV
PENYALURAN DANA;
BAB V
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN;
BAB IV
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 Telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun
2015;
Ketentuan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaien Barito Utara Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 3 ),
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;
bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 , .Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 , Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 , .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013
Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
Pelaksanaan Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
b. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
c. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya senergitas kebijakan dalam serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggaran, dan pengeawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan peraturan bupati barito utara nomor 11 tahun 2015 tentang rencana kerja pengembangan daerah kabupaten barito utara tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barilo Utara Nomor 8 Tahun 2014;
.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barilo Utara Nomor 11 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 11);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai Tata cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015;
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Koordinasi Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pelaku usaha di kabupaten barito utara serta untuk memepermudah proses pelayanan dengan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dalam pelaksanaanya, maka perlu diatur mekanisme jalur koordinasi proses perizinan dan nonperizinan di lingkungan pemerintah kabupaten barito utara yang ditandatangi oleh bupati barito utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2008;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
JENIS PELAYANAN;
BAB IV
JALUR KOORDINASI;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati barito nomor 40 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan atas peraturan bupati barito utara nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati barito utara nomor 40 tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat