Dengan pesatnya perkembangan bangunan gedung di Kab. Toba Samosir perlu dikendalikan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PERMENPU No. 29/PRT/M/2006; PERMENPU No. 30/PRT/M/2006; PERMENPU No. 6/PRT/M/2007; PERMENPU No. 24/PRT/M/2007; PERMENPU No. 25/PRT/M/2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pembinaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2018
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas social di Kabupaten Toba Samosir, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui system koordinasi yang terpadu di tingkat kabupaten, serta perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UUNo. 34 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 2 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PERPRES No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan, Koordinasi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pascakonflik, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 18 Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mendorong peningkatan kinerja serta penegakan disipilin para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir agar lebih optimal dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PERKABKN No. 21 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 86 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kewajiban Dan Larangan, Disiplin Jam Kerja, Hukuman Disiplin, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2018
Peratuan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaaan 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Dan Tambahan Uang Persediaan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk efektifitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berupa pengeluaran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-TU serta ditetapkannya besaran Uang Persediaan (UP) dan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran diperlukan pedoman Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2008; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 13 Tahun 2017; dan PERBUP Toba Samosir No. 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaaan 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Syarat dan Ketentuan, serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018
Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat terlaksana secara baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2104; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERKALKPBJP No. 13 Tahun 2013; PERDA Kab. Toba Samosir No. 4 Tahun 2015; PERDA Kab. Samosir No. 13 Tahun 2017; PERBUP Toba Samosir No. 28 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 35 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 37 Tahun 2015; PERBUP Toba Samosir No. 38 Tahun 2016; PERBUP Toba Samosir No. 11 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penjabaran Pembagian ADD, Pengelolaan dan Arah Pengguna ADD, Asas dan Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pengajuan SPP ADD , Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2018
tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah serta perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Dasar HUkum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 16 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek, Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan, Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluwarsa, Penghapusan, Penagihan dan Penyetoran, Pelaporan, Keterkaitan Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Perubahan Penjabaran APBD menyebabkan pertambahan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup pada sisi belanja dan penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sisi pembiayaan, sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017; PERDA Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 13 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 25 Tahun 2018
Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan pelayanan angkutan umum telah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2018 dengan rekomendasi kesepakatan bersama besaran Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba Samosir sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 1964; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENHUB No : KM. 35 Tahun 2003; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 77 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tarif Angkutan Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek, Informasi Mengenai Besaran Tarif, Pengawasan, Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang digunakan sebgai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019 sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2019; PERDA Prov. SU No. 12 Tahun 2008; PERDA Prov. SU No. 5 Tahun 2014; PERDA Prov.SU No. 6 Tahun 2009; PERDA Kab. Toba Samosir No. 3 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Fungsi dan Sistematika Penulisan, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2018
retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga perlu menetapkan dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 97 Tahun 2012; PERMENNAKER No. 35 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat