Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, agar Perjalanan Dinas Dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab. Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang memadai dan
maksimal bagi tenaga kesehatan honorer di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan, dipandang perlu
memberikan Insentif Pelayanan Medis;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1991; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III
PENERIMA INSENTIF PELAYANAN MEDIS; BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN; BAB V
SANKSI PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
INSENTIF PELAYANAN KESEHATAN; BAB VI
PENDANAAN; BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2016;
- bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan dengan lancar dan optimal perlu menetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi
Tahun Anggaran 2016;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Seruyan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik,
Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Jenis pupuk bersubsidi
- Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsdi
- Realokasi pupuk bersubsidi
- Penyaluran pupuk bersubsidi
- Het dan kemasan pupuk bersubsidi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan dalam hal penerimaan dan pengeluaran
daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
bendahara umum daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN;
BAB III
SISTEMATIKA;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu dilakukan
penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang terakhir
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor….. Tahun
2016 tentang Perubahan Pertama atas peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak
berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu
membuat Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2014
BAB I
KETENTUAN UMUM; AB II
MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH; BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 34 Tahun 2016
PERBUP Kab. Seruyan No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Seruyan No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu
ditetapkan Nama Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PENETAPAN DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH; BAB III
KEPEGAWAIAN; BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI
TATA KERJA; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015;
- bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);
Perubahan tentang Penyaluran Dana Desa dan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 03 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2016/NO.39 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2015
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemeritah Kabupaten
Seruyan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
SISTEMATIKA;
BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI;
BAB VI
PEMBIAYAAN;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat