PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

Menemukan 19 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti Pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2019
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan