Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sikap
aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang sesuai dengan etika
pelayanan dan guna melaksanakan ketentuan
Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu
mengatur mengenai kode etik pelayanan
perizinan dan nonperizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kode etik pelayanan perizinan dan nonperizinan, majelis, penegakan kode etik pelayanan perizinan dan non perizinan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
14 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
b. bahwa guna mewujudkan peran serta masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Tata Cara Pembentukan; Masa Bakti; Hubungan Kerja; Sumber Dana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2020/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang baru terbit serta perubahan beberapa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupti Kudus Nomor 38 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 diubah
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 3 Tahun 1982; UU No 25 Tahun 1992; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 20 tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 112 Tahun 2016; Permendagri No 138 tahun 2017; Perka BKPM No 7 Tahun 2018; Peka BKPM No 5 Tahun 2019; Perka BKPM No 1 Tahun 2020; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2017; Perbup Kudus No 29 tahun 2016; Perbup Kudus No 38 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, rencana umum penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal, pengaduan, hak dan kewajiban, sanksi, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020
pertanahan - pendaftaran tanah sistematis - pembiayaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab Kudus yang tidak dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD dan dalam rangka melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh eilayah RI, dan Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kab Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 1997; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permen ATR /Kepala BPN No 6 Tahun 2018; Perda Kab kudus No 3 Tahun 2007; Inpres No 2 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011 tentang retribusi Tempat Khusus Parkir, guna pelaksanaannya perlu menyesuaikan Perbup Kudus No 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kudus No 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus No 12 Tahun2 012 tentang Pelaksanaan Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 2011; PP No 37 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2011; Oerda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perda Kab Kudus No 6 Tahun 2017; Perbup Kudus No 12 Tahun 2012; Perbup Kudus No 29 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3 mengenai perencanaan dan pengadaan sarana pemungutan retribusi, Pasal 27 mengenai Lokasi tempat khusus parkir ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Peratuan Bupati Kudus No 12 Tahun 2012
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan daerah bagi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perbup Kudus No 30 Tahun 2014 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus; bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Perka Arnas No 2 tahun 2014 tentang Pedoman tata Naskah, maka Perbup No 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kudus No 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950;UU No 43 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 1958; PP No 28 tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 2 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 Tahun 2014; Perbup Kudus No 43 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan Pasal 1A, perubahan pada Pasal 9, penyisipan Pasal 9A dan Pasal 9B, perubahan Pasal 12, penyisipan Pasal 14A, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 27, perubahan ayat (1) Pasal 30, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 42.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan. kepatutan, mafaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna menindaklanjuti SE Mendagri tanggal 17 April 2017 Nomro 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kab/Kota, perlu mengatur Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD Kab Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, penerimaan dan pembayaran APBD, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati No 28 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa rangka memberikan pedoman pengelolaan guna meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Perbup Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus; bahwa dengan diundangkannya Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Perbup Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1996; PP No 9 Tahun 2003; PP No 23 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No 49 Tahun 2013; Permenkes No 34 Tahun 2017; Permenkes No 4 Tahun 2018; Permenkes No 47 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019; Permenkes No 30 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 2, ayat (1) Pasal 3, penyisipan Pasal 4A, perubahan Pasal 20, ayat (1) Pasal 23, Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur ALokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang ALokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus; bahwa dengan diundangkannya Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang ALokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 20 tahun 2018; Permendgri No 119 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 1 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 2 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 4 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2015; Perbup Kudus No 8 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 tahun 2018; Perbup Kudus No 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 24.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
