Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan
masyarakat, perlu dialokasikan Alokasi Dana Desa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada, perlu dialokasikan Alokasi Dana Desa; bahwa dengan dialokasikannya Alokasi Dana Desa, diharapkan
mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada
masyarakat; bahwa pengaturan Alokasi Dana Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 23
Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014
Desa di Kabupaten Kudus, mekanisme dan optimalisasi
penyaluran Alokasi Dana Desa masih belum sesuai dengan
harapan; bahwa guna penyederhanaan mekanisme dan optimalisasi
bahwa guna penyederhanaan mekanisme dan optimalisasi
Alokasi Dana Desa perlu mengganti Peraturan
us Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana
penyaluran Alokasi Dana Desa
Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, sasaran dan prinsip, pengalokasian ADD, tata cara penghitungan ADD, tata cara pencairan ADD, tata cara penggunaan dan penatausahaan ADD, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 31 Tahun 2016
STAF AHLI BUPATI - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kudus
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
Bupati; bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Staf Ahli Bupati, diharapkan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan
secara optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Kudus menuju Good Coporate
Governance diperlukan langkah-langkah strategis,
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan mutu
pelayanan, peningkatan permodalan, peningkatan
efisiensi, efektivitas anggaran, dan optimalisasi capaian
laba perusahaan; Bahwa untuk peningkatan permodalan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, telah tersedia
tambahan anggaran untuk penyertaan modal (investasi)
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kudus; bahwa guna optimalisasi pelaksanaan langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kudus menuju Good Corporate
Governance sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 6
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kudus Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Tahun Anggaran 2016; bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus
dan ketentuan Lampiran I halaman 28 Peraturan Bupati
Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, penetapan
alokasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik
Daerah menjadi kewenangan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 3 huruf a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2017, maka perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Maksud penyusunan, Tujuan penyusunan, sistematika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; bahwa berdasarkan Pasal Pasal 286 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2015 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2016
PENDELEGASIAN WEWENANG - PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan berhak
mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada
pejabat Pemerintahan lainnya; bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi
penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam
bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan
wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat
Pemerintahan yang ditunjuk; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2005
tentang Pengaturan Penunjukan Pejabat Struktural
Sementara Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh)
atau Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37
Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat
Dinas dalam Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan
Keputusan dan Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008; Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan tata cara pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, dan pemberian mandat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara /
Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya merupakan
gratifikasi yang dianggap suap; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, meningkatkan profesionalisme kerja aparatur dan
untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari korupsi perlu pengendalian
gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; ahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi, Program Pengendalian Gratifikasi merupakan
salah satu indikator utama program pencegahan korupsi dalam
penilaian Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, prinsip dasar dan ruang lingkup, pengendalian gratifikasi, unit pengendali gratifikasi, sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi, perlindungan pelapor gratifikasi, pembiayaan pengendalian gratifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
KEPALA DESA - PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dan
masyarakat Desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,
telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa; bahwa pengaturan mengenai kewenangan Pelaksana Tugas
Sehari-hari Kepala Desa belum diatur dalam Peraturan Bupati
Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa maupun peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, sehingga guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan diskresi terhadap pengaturan mengenai kewenangan Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai
Pejabat Pemerintahan memiliki hak menggunakan diskresi
sesuai dengan tujuannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 158 dan Pasal 159.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus menuju
masyarakat Kudus yang semakin sejahtera sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017, perlu dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana
pembangunan daerah tahunan; bahwa dinamika kebutuhan prioritas masyarakat dan
sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan
urusan pembangunan, antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta efektifitas alokasi sumber dana perlu
diakomodir ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017; bahwa untuk memberikan landasan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Tahun 2017 yang menjadi landasan Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2016
BADAN DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kudus, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah; bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
diharapkan penyelenggaraan penunjang urusan
pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan secara
optimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang badan daerah, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, badan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
41 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat