Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.2, TLD NO.217
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali
ABSTRAK:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 ; UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.3 Tahun 1998, Perda Kab. Morowali No. 12 Tahun 2009
Perusahaan Daerah atau BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan : 2 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien, Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagaimana urusan yang menjadi wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati, perlu diberikan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati;
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2008; Permendagri Nomor 4 Tahun 2008; Perda Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelimpahan sebagian urusan wewenang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi urusan pemerintahan, urusan pekerjaan umum, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOROWALI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 97 Tahun 2014 jo. Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015, semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal agar dilayani secara terpadu satu pintu; bahwa dengan berlakunya Perda Nomor 11 Tahun 2016, maka tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Morowali; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 80 Tahun 2015; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2014; Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016; Perda Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendelegasian kewenangan; serta tim teknis dan pertimbangan teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Perbup Nomor 7 Tahun 2015
8 halaman; Lampiran 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Morowali yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa dalg.m rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, wajib menghindari praktek-praktek tercela serta tidak berperilaku koruptif termasuk dalam hal ini gratifrkasi yang berindikasi suap; bahwa untuk mencegah dan memberantas gratifikasi yang berindikasi suap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasal Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman kepada seluruh pejabat/ pegawai Daerah dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratilikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
18 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2, TLD NO.218
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penertiban Ternak
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penertiban Ternak perlu disesuaikan dengan kebijakan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat Kabupaten Morowali;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.51 Tahun 1999 ; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2009
Untuk mewujudkan Kabupaten Morowali yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya. perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat menganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan
memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga menganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan : 2 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MOROWALI
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Usaha Mikro sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya; bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali perlu diberikan legalitas Hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 98 Tahun 2014, pelaksanaan Izin Usaha Mikro adalah Camat yang mendapatkan kewenangan dari Bupati;
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengaturan pemberian Izin Usaha Mikro bagi Pelaku Usaha Mikro, termasuk pendelegasian kewenangan, kriteria Izin Usaha Mikro, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) PP Nomor 55 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Nomor 3 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: penatausahaan; kadaluarsa; tata cara penghapusan piutang pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman; Lampiran 1 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat