Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris Sebagai Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Yang Sederajat
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dengan berpedoman pada kurikulum pendidikan; Pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan dan perubahan global yang pengenalannya dapat dimulai sejak jenjang pendidikan dasar; Untuk memberikan arah, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pengenalan bahasa inggris sejak usia dini, diperlukan pengaturan mengenai materi pelajaran bahasa inggris sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Z Madrasah Ibtidaiyah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS; BAB III MATERI AJAR; BAB IV HASIL BELAJAR; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Perbup No. 58 Tahun 2015; Perbup No. 85 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 83 Tahun 2016.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Preservasi Infrastruktur Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan, keamanan, dan keselamatan bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan jalan di wilayah Kabupaten Berau; Kondisi ruas jalan di Wilayah Kabupaten Berau banyak yang mengalami kerusakan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JALAN; BAB IV SURVEI PEMELIHARAAN JALAN; BAB V PEMROGRAMAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB VI PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB VII PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN; BAB VIII PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB IX PENILIKAN JALAN; BAB X PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN; BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB XII PERAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
15 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Dengan adanya penambahan beberapa objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3
Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UUD 45 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015 (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2014)
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan dan Penambahan pada beberapa ketentuan diantaranya:
1. Perubahan Pasal 8 No. 2 dan No. 3, mengenai:
a. Daftar Harga Penjualan Benih Ikan/Udang Air Tawar
b. Daftar Harga Penjualan Benih Ikan/Udang Air Laut/Air Payau
2. Penambahan Pasal 8 yaitu No.4 mengenai Daftar Harga Penjualan Ikan Konsumsi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan yang Dicabut/ Diubah: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Berau Sehat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka perlu mewujudkan Penyelenggaraan Berau Sehat; Untuk mewujudkan penyelenggaraan Berau Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Berau Sehat.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB III PENYELENGGARAAN; BAB IV FBS, FKKS DAN POKJA SEHAT; BAB V SEKRETARIAT; BAB VI PENDANAAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Informasi Publik merupakan hak warga negara dan menjadi salah satu kewajiban penyelenggara negara untuk memenuhi hak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional; Perbup No. 37 Tahun 2014 tentang Tata Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 3 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AKSES DATA DAN INFORMASI PUBLIK; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PPID; BAB V KELEMBAGAAN PPID; BAB VI KELENGKAPAN PLID; BAB VII KATEGORI INFORMASI PUBLIK; BAB VII TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK; BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
79 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan dan penambahan beberapa objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015.
Materi Pokok: Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan dan penambahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 diantaranya:
1. Perubahan pada Pasal 1 angka 16, Pasal 3, Pasal 9; Pasal 9 No. 1 Huruf B Poin 2; Pasal 9 No. 1 Huruf F Poin 1 dan 2; Pasal 9 No. 3; Pasal 9 No. 4; Pasal 9 No. 7;
2. Penambahan pada Pasal 9 yaitu No.9, 10, 11, 12
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan yang Dicabut/ Diubah: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Berau No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Berau No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Berau memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa; Untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan tentang penyelenggaraan program beasiswa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KATEGORI DAN SASARAN; BAB III JENIS PROGRAM; BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DANA BEASISWA; BAB V PROSEDUR PENDAFTARAN; BAB VI TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA; BAB VII PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI; BAB VIII PENYALURAN DANA BEASISWA; BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Kota Lama
ABSTRAK:
Revitalisasi kawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan serta untuk mengatasi penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, serta kerusakan warisan budaya; Kawasan Kota Lama Berau merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kabupaten Berau yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahun dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan ditata kembali secara terarah sesuai dengan perkembangan zaman; Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan, diperlukan pengaturan tentang revitalisasi kawasan Kota Lama Berau; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Kota Lama.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MATERI REVITALISASI; BAB III PERENCANAAN; BAB IV KRITERIA REVITALISASI; BAB V CAGAR BUDAYA; BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG; BAB VII PRASARANA DAN SARANA; BAB VIII RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU; BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Ayat (1) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG; BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
