Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dengan UU tentang Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pengaturan kewenangan desa meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat adat dan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan peran masyarakat desa; serta pengelolaan fasilitas-fasilitas lokal seperti tambatan perahu, air bersih, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan antar pemukiman dengan wilayah pertanian
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu diatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU tentang Desa
Pedoman menyusun organisasi dan tata kerja pemerintahan di tingkat desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
Pengaturan mengenai mekanisme Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 tahun 2016; Dana Desa yang bersumber dari APBN, ditetapkan rinciannya oleh Bupati/Walikota setempat.
PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan perubahan-perubahannya
Rincian Dana Desa bersumber APBN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan DBH Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
DBH Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
pengaturan dan rincian DBH Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL adalah wajib UKL-UPL
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang jenis-jenis rencana kegiatan wajib AMDAL
pengaturan kriteria teknis usaha yang termasuk wajib UKL-UPL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
guna mencapai tata kepemerintahan yang baik dan bersih; pengawasan tidak lepas dari peran masyarakat, terutama yang terkait langsung dengan implementasi pelayanan Pemerintah Daerah
Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
mengatur tata cara penanganan aduan dari masyarakat terkait pelanggaran dan penyimpangan dalam pelayanan publik (korupsi, disiplin pegawai, dll.)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
untuk memberikan mutu layanan kesehatan, perlu penataan berkesinambungan dan terstruktur melalui Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Permenkes No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Permenkes No. 29 Tahun 2012 tentang Tindakan Medis
pengaturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan jenjang, wilayah cakupan (Regionalisasi), alur rujukan, syarat-syarat, informasi dan komunikasi, tenaga kesehatan, pembinaan dan pengawasan, serta penanggung jawab sistem rujukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
- Untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari objek pengawasan dan masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap auditor dan P2UPD;
- Sesuai dengan profesional tugasnya, auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan.
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- PP No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Inpres No. 5 Tahun 2004;
- PermenPAN-RB No: PER/03.1/M.PAN/3/2007;
- PermenPAN-RB No: PER/04/M.PAN/3/2007;
- PermenPAN-RB No: PER/05/M.PAN/3/2007;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 23 Tahun 2007;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perbup Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016;
- Perbup Kab. Minahasa No. 39 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, kode etik, hukuman kode etik, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
12 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh (18 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, maka pejabat/pegawai di lingkungan Pemkab Minahasa dilarang menerima pemberian (gratifikasi).
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP 53 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016.
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, maka pada prinsipnya pejabat/pegawai di lingkungan Pemkab Minahasa dilarang menerima pemberian (gratifikasi) dan wajib menolak. Selanjutnya perlu diatur mengenai hal-hal yang mengecualikan. Bagi yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan. Perbup ini juga mendasari pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 Permendagri No. 18 Tahun 2016
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016.
Peraturan mengenai cara melakukan sensus BMD meliputi Penyelenggara Sensus, Mekanisme, Pendataan, Verifikasi, Pelaporan dan Pemeliharaan Data. serta formulir (blanko).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PERPRES No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov. Sulut No.3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Prov. Sulut No. .. Tahun 2017; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Minahasa No. 4 Tahun 2016.
Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa No. 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu adanya penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2007; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Minahasa No. 9 Tahun 2009; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Minahasa No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Minahasa No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Minahasa No. 6 Tahun 2014; Perda Kab. Minahasa No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Minahasa No. __ Tahun 2018.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
6 halaman terdiri dari 3 halaman batang tubuh (5 pasal)
