Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang UU yang telah dibuat dan untuk menunjang efektivitas profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota
UUD pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2016
Penetapan Peraturan Walikota untuk menunjang keberhasilan rumah sakit
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
BD.2013/No. 308
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018
kader posyandu dan kader kelurahan siaga se-kota batam - petunjuk teknis pelaksanaan pemberian honorarium kepada
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 587
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan kesehatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Kader Posyandu dan Kader
Kelurahan Siaga merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. untuk meningkatkan kinerja Kader
Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga sebagaimana
dimaksud, perlu diberikan
honorarium sebagai penunjang aktifitas kader. berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader
Posyandu Dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota
Batam dengan Peraturan Walikota
UUD No.1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan Peraturan, Pelaksana Kegiatan Posyandu, dan Teknis dalam Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
Menimbang Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016
Tarif sewa rumah susun sederhana
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2021
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DARAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya tungakan pinjaman dana bergulir pada UPT pengelolaan dana bergulir BPKAD, Perlu dilakukan perubahan persyaratan yang telah ditentukan khususnya terkait jaminan yang diagunkan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2018
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BLUD UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 634
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BLUD UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG K0TA BATAM
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan mendasar dari instansi yang semula berdasarkan aturan birokratis, tatanan sosio-ekonomi sebagai bisnis yang sehat dan melaksanakan berbagai fleksibilitas yang berbeda dengan lembaga birokrasi lainnya, maka Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih yang akan mengelola keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah diwajibkan membuat Pola Tata Kelola. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2018
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang K0ta Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Perubahan Tata Kelola BLUD UPTD PAB ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Penyediaan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomir 423) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
28 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 247, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1115
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023, terdapat ketentuan yang mengharuskan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 25 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Permendagri No. 28 Tahun 2021; Permendagri No. 56 Tahun 2022; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2021; Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2022.
Peraturan ini menjabarkan tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
51 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2018
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 627
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
DASAR PERTIMBANGAN
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 56 Tahun 2020
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa untuk kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Batam, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Walikot
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 750) diuba
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Setelah Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 47A Penerbitan SKA oleh DPM PTSP dilaksanakan setelah ditetapkannya DPM PTSP sebagai Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan ditetapkannya Pejabat Penandatangan SKA dilingkungan DPM PTSP oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI
ABSTRAK:
Menimbang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bahwa menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui lnovasi dan Kompetensi
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014
Menetapkan Peraturan Daerah untuk membangun daerah Kota Batam melalui daya saing inovasi dan kompetensi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021
perubahan peraturan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menerangkan bahwa penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menerangkan bahwa Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 menerangkan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat