Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kata Denpasar Hasil
Pemilu T ahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006
BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3 Narna Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 31 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Pendirian Bioskop
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (2)
huruf b Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001
tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pendirian Bioskop.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001
BAB II PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP
Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
2 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membanlu meringankan beban masyarakat dalam hal perolchan hak karcna waris atau hibah wasiat dipandang perlu untuk memberikan larif yang lebih rendah dari tarif Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan sebelumnya;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan sccaraadil dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Per a t.u ra n
Daerah Kota Denpasar tenlang Pcrubahan Atas Pcrat.ura n
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tcntang Bea Pcrolchan Hak Alas
Tanah dan Bangunan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; ,2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992,Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 2010
Pasal I Ketentuan Pasal 1, diantara angka 19 dan 20 disisipkan
Pasal 7 Ketentuan Pasal 7 diubah
Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, walikota menetapkan rincian Dana
Desa untuk setiap Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2016;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015
Pasal 4 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
Pasal 8 Kepala Desa menyarnpaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b
Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 46 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan Anggaran Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Denpasar tahun 2017 pada hari Jumat 9
Desember 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 22 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Non Perijinan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelimpahan
kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan
non perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan
Satu Pintu dan Penanaman Modal maka perlu
dilaksanakan tata cara pelayanan non perijinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelayanan Non Perijinan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Den pasar Nomor 8 Tahun 2008
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN
NON PERIJINAN PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIJINAN
Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Uang Makan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Ayat 7a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Uang Makan;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 3 Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
1. KETENTUAN UMUM;
2. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;
3. PEMBENTUKAN UPT;
4. STAF AHLI;
5. KEPEGAWAIAN;
6. KETENTUAN LAIN-LAIN;
7. KETENTUAN PERALIHAN;
8. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Badan Kreatif Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa didalam mendukung, optimalisasi dan mensinkronisasi
strategi, kebijakan, dan program-program Pemerintah Kata
Denpasar sebagai Kata Kreatif berbasis Budaya Unggul menuju
Kata Cerdas (Smart City) yang kompeten, maka perlu dibentuk
Badan Kreatif Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar
tentang Badan Kreatif Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015
Pasal 2 Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 21 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk adanya kepastian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa perlu melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kepala Desa Dan
Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 113 Tahun 2014
BAB II BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
Pasal 4 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 27 Juli 2015 Nomor 188.45/763/HK/2015
Pasal 5 Peraturan Walikota mulai berlaku sejak tanggal 4 April 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat