Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang ersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang 23 Tahun 2014
• Peraturan ini berisi tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Pasangkayu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Bahwa Menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Perturan Ini: :Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini tejadi perubahan pada pasal 1 terkait ketentuan umum dan Pasal 12 terkait Jam kerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Pasangkayu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD No 1 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Bersih
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang sehat dan merata, perlu pengelolaan sesuai dengan standar pengelolaan air bersih
Dasar Hukum Perturan Ini: : Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai prosedur pelayanan atas air bersih, mulai dari penyambungan instalasi air, penetapan tarif pelayanan, hingga larangan dan denda
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PeraturanPresiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2005tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlumenetapkan Pedoman Evaluasi atas Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 , Tahun 2005 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan ini berisi tentang, Pedoman dalam penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja pegawai, mulai dari siap yang membuat, tata cara pelaporan sampai dengan sistematika dalam penyusunan Laporan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (9), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 (3), Pasal 34 (6), Pasal 38 (6), dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pajak Reklame, serta Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame Dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Peraturan ini berisi tentang, penambahan pasal yaitu diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA tentang Dasar Pengenaan Pajak, Cara Perhitungan Pajak, Dan Nilai Strategis Lokasi, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEMETROLOGIAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah KabupatenMamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kemetrologian
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Peraturan ini berisi tentang, kedudukan dari UPTD Kemetrologian, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD Kemetrologian, serta tata kerja dari UPTD Kemetrologian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu No 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHPENGELOLAAN AIR BERSIH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini berisi tentang, Kedudukan dari UPTD PAB, Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD PAB serta tata kerja UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu No 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Kedudukan dari UPTD Pajak Daerah, Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD Pajak Daerah serta tata kerja UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu No 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini berisi tentang, Kedudukan dari UPTD Pasar, Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD Pasar serta tata kerja UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD-Kabupaten Pasangkayu No 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini berisi tentang, Kedudukan dari UPTD SPF, Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD SPF serta tata kerja UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran daerah
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan ini berisi tentang, Siklus Penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perubahan rencana pembangunan daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu ditingkatkan semangat etos kerja Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-undang Nomor 26 Nomor 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan ini berisi tentang, subyek yang diatur dalam peraturan ini, prosedur penegakan disiplin mulai dari pemanggilan hingga upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi keberatan terhadap putusan yang telah diambil oleh majelis. Serta pemberian penghargaan bagi PNS yang dianggap berprestasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penghasilan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapka besaran penghasilan Pemerintah Desa
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang Besaran Pengahasilan yang diterima oleh Pemerintah desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum Perturan Ini: :Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang tata cara Pengelolaan Aset yang dimiliki oleh Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelengggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perlu mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar Hukum Perturan Ini: :Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendelegasian kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas PMPTSP yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan ini berisi tentang, Struktur Organisasi pemerintah desa, Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Struktur, tata kerja, hari dan jam kerja dan, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, LD No 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib Melakukan Penilaian Risiko
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan ini berisi tentang, acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Sehingga dapat mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan ini berisi tentang, perubahan pada pasal tentang ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan standar operasional dan prosedur pelayanan informasi publik
Dasar Hukum: Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan ini berisi tentang, prosedur penyelenggaraan informasi publik, mekanisme permintaan infromasi, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna infromasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa kode etik pegawai negeri sipil merupakan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari
Dasar Hukum: Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan ini berisi tentang, Kode etik PNS, Majelis Kode Etik, Tugas dan Fungsi Majelis Kode Etik, Pemeriksaan oleh majelis Kode Etik, sanksi pelanggaran kode etik, serta rehabilitasi terhadap PNS yang tidak terbukti melakukn pelanggaran kode etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal Pasal 30, Pasal 38, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 65, Pasal 77, Pasal 103, Pasal 123, Pasal 136, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 165, Pasal 174, Pasal 180, Pasal 185, Pasal 189, Pasal 194, Pasal 214, dan Pasal 216 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaa Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyeragaman Sistem dan Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengoptimalan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah, Pejabat pengelola Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu No 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini berisi tentang, Kedudukan dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor serta tata kerja UPTD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyeragaman Sistem dan Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengoptimalan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah, Pejabat pengelola Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2018-2038
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2018 – 2038
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan ini berisi tentang, Sistematika penyajian dari Rencana Pembangunan Insdutri Kabupaten, Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa, dana Bagi Hail pajak setiap desa Se-Kabupaten Pasangkayu
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasan untuk setiap desa Se-Kabupaten Pasangkayu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
