Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghapusan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Bahwa perbandingan harga jual Anak Babi Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha tidak sebanding lagi, maka perlu dilakukan penyesuaian harga; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016.
Materi Pokok: Terdiri atas 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Merubah Ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3)
Terdiri dari 3 Halaman Isi; 1 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa penyelengaraan sub-urusan Jasa Konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan Daerah dan turut menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Materi Pokok terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Tanggung Jawan dan Kewenangan; III Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; IV Sistem Informasi Jasa Konstruksi; V Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; VI Hak dan Kewajiban; VII Pembinaan dan Pengawasan; VIII Pendanaan; IX Partisipasi Masyarakat; X Sanksi Administratif; XI Ketentuan Peralihan; XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
28 Halaman; 7 Halaman Penjelesan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat; bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahu 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum: Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 (Nomor 7 Tahun 2011).
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Penetapan KTR; III Hak, Kewajiban, dan Larangan; IV Peran Serta Masyarakat; V Pembinaan dan Pengawasan; VI Penghargaan; VII Pembiayaan; VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektifnya Perjalanan Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu pengaturan mengenai biaya Perjalanan Dinas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan .Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014.
Materi Pokok Terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Pelaksanaan Perjalanan Dinas; III Klasifikasi Uang Harian Perjalanan Dinas; IV Alat Angkutan Perjalanan Dinas; V Jenis Perjalanan Dinas; VI Biaya Perjalanan Dinas; VII Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas; VIII Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; IX Perjalanan Dinas Tetap; X Perjalanan Dinas Pindah; XI Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; XII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
10 Halaman; 3 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019.
Materi Pokok terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; III Penyaluran Bagi Hasil dan Pajak Retribusi Daerah; IV Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; V Sanksi; VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
6 Halaman Isi, 16 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Perencanaan Penegelolaan Sampah; III Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; IV Lembaga Pengelola Sampah; V Hak, Kewajiban dan Larangan; VI Perizinan; VII Insentif dan Disinsentif; VIII Kerjasama Pengelolaan Sampah; IX Pembiayaan dan Kompensasi; X Prasarana dan Sarana Persampahan Kawasan; XI Partisipasi Masyarakat; XII Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; XIII Pembinaan dan Pengawasan; XIV Sanksi Administratif; XV Ketentuan Penyidikan; XVI Ketentuan Pidana; XVII Ketentuan Lain-Lain; XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
25 hlm; Penjelasan: 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pengangaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu ditetapkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dalam Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
UU No.69 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2007, Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1 Tahun 2005; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Bab III Penganggaran dan Pertanggungjawaban; Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Penetapan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa, penetapan Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penetapan besaran penghasilan kepala Desa dan
perangkat Desa setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa, penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta Penetapan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2019; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2019.
Materi Pokok terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Alokasi Dana Desa; III DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; IV Penghasilan Kepada Desa dan Perangkat Desa; V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2020
11 Halaman Isi; 45 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (4) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2015.
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup; III Fungsi dan Sasaran; IV Kelembagaan; V Kedudukan, Struktur, Tugas dan Fungsi; VI Identifikasi Keluhan, Penanganan Keluhan, Rujukan dan Pemutakhiran Data; VII Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; VIII Kewajiban Pemerintah; IX Pembiayaan; X Monitoring dan Evaluasi; XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Terdiri dari 25 Halaman Isi; 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 6 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 10 Tahun 2017; Perbup Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Kemampuan Keuangan Daerah; IV. Belanja Pakaian DInas dan Atribut; V. Tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan; VI. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; V. Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau TIm Ahli; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
