Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 1 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
perda-labusel-hakkeuangandprd-2-2017.pdf

Abstrak

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/No. 2 SERI D NOMOR 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: ketentuan umum, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
19 Hlm

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 79 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO 10 TAHUN 2016.doc

Abstrak

Penyertaan Modal

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu peningkatkan modal Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.
Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Sumber Dana dan Tata Cara Penyertaan Modal, Penentuan Bagi Hasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Penyertaan Modal, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
17

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 333 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016
Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERDA NO 9 TAHUN 2016.doc

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NO 8 TAHUN 2016.doc

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 69 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2016.docx

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 59 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
PERDA NO 6 LPJ 2015.doc

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 70 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribus Daerah.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 106 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016
Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.docx

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 81 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Desa

Download :
PERDA NO 2 TAHUN 2016.doc

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 192 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2016.doc

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2016, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, sebagimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015, PERDAKAB LABUHANBATU SELATAN No. 45 Tahun 2011.
Ringkasan APBD, Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, Daftar piutang daerah, Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, Daftar dana cadangan daerah dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.
18

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 14 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 40 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 40 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 20 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 39 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 39 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 15 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 38 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 38 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 14 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 37 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 37 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 13 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 36 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 36 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 17 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 35 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 35 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 15 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 34 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 34 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 14 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 33 Tahun 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perda Labusel 33 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 14 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 32 Tahun 2011
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perda Labusel 32 tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 31 Tahun 2011
Retribusi Izin Trayek

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 31_2011_Retribusi-Izin Trayek.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2011/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Izin Trayek.
UU Nomor 13 Tahun 1980; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1996; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Noor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 1983; UU Nomor 58 Tahun 2005; UU Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan batasana istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penetuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; kedaluarsa penagihan; ketentuan perizinan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
11 Hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 48 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .