Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2017
Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perbup no 47 ttg kode etik pengelolaan pengadaan.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik pengelolaan pengadaan barang/jasa daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Peraturan Bupati tentang Kode Etik pengelolaan pengadaan barang/jasa daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekretaris Komite Etik; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
11 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 54 Tahun 2017
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Balangan No. 27 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Download :
2017 - PERBUP 54 ttg Tupoksi Dinas Koperasi.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan dalam pembangunan Di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahdan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana elimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu elitetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil j Mikro dan Perindustrian .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Funsi dan Uraian Tugas DInas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
16 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2014
Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-No.-22-ttg-RETRIBUSI-PERGANTIAN-BIAYA-CETAK-PETA.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2014/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta

ABSTRAK:

bahwa data daerah dalam bentuk peta wilayah daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah sangat diperlukan, agar jelas kedudukan wilayah daerah dan tertib dalam pemanfaatannya. Selain itu, pencetakan peta yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah memerlukan biaya, dan setiap permintaan oleh orang atau badan yang memerlukannya dikenakan pungutan untuk penggantian biaya penyediaannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta.
Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Tata Cara Perhitungan Retribusi; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan Retribusi; 8. Saat Retribusi Terutang; 9. Pemungutan Retribusi: Bagian Kesatu : Pemungut Bagian Kedua : Tata Cara Pemungutan 10. Pembayaran Retribusi: Bagian Kesatu : Tata Cara Pembayaran Bagian Kedua : Penagihan Bagian Ketiga : Keberatan 11. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 13. Kadaluwarsa Penagihan; 14. Penghapusan Piutang Retribusi; 15. Pemeriksaan ; 16. Pemanfaatan Retribusi; 17. Insentif Pemungutan; 18. Sanksi Administrasi; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
22 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2021
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 17 RUPM_compressed.pdf

Abstrak

PENANAMAN MODAL

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Balangan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sistematika 4. Penyusunan RUPM 5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan Atau Insentif 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
114

Kabupaten Balangan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2013
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda no.6 tahun 2013.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 17 Tahun 2007; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan nomor 1 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang memuat hal-hal, yaitu: I. Ketentuan umum; II. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi; III. Golongan retribusi; IV. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; V. Prinsip penetapan tarif retribusi; VI. struktur dan besarnya tarif retribusi; VII. Wilayah pemungutan retribusi; VIII. Peninjauan tarif; IX. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; X. Tata cara pemungutan; XI. Sanksi administratif; XII. Penagihan; XIII. Keberatan; XIV. Pembebasan retribusi; XV. Pengembalian kelebihan pembayaran; XVI. Kedaluwarsa penagihan; XVII. Insentif pemungutan; XVIII. Ketentuan penyidikan; XIX. Ketentuan pidana; XX. Ketentuan peralihan; XXI. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
21 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2017
Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Balangan No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017

Abstrak

desa - keuangan - DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Penentuan Besaran ADD dan BHPRD, Penyaluran, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
19 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 94 Tahun 2017
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
perbup no 94 2017.pdf

Abstrak

organisasi - tata kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2017/NO.94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan. Dalam Perbup ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
8 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2021
Santunan Kematian

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Balangan No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santuan Kematian
PERBUP Kab. Balangan No. 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian
Peraturan Bupati Balangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian

Download :
PERBUP 2 ttg Santunan Kematian okkk.pdf

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian

ABSTRAK:

Dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris. Terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh keluarganya atau ahli waris, pemerintah daerah akan memberikan santunan kematian, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Santunan Kematian yang memuat Ketentuan Umum; Tujuan Pemberian Santunan Kematian; Pemberian Santunan Kematian; Penganggaran; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian
6 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2021
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 51 UPTD Laboratorium Lingkungan.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2021/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan; bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 3. Organisasi 4. Tata Kerja 5. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
9 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

Standar/Pedoman - BANTUAN SOSIAL - COVID-19 / Corona

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

mahasiswa asal Balangan yang menempuh pendidikan di luar daerah merupakan masyarakat terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum tertangani secara serius, dan bahkan sampai sekarang ini belum ada skema bantuan yang secara jelas bisa ditujukan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Balangan yang berada di perantauan. Dalam kondisi mereka berada di luar daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum jelas apakah dapat menjangkau bantuan karena ketiadaan dukungan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dalam mengakses bantuan sosial yang ada, Dalam rangka mengantisifasi dampak bagi mahasiswa Balangan di luar daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang terdapak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PERPPU Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Syarat Penerima Bantuan Sosial; Jumlah Bantuan Sosial Tunai; Mekanisme Pelasanaan Kegiatan; Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
6 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2021
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya

Struktur Organisasi

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Hamparaya, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 3. Organisasi 4. Tata Kerja 5. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
9 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2017
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
2017 - PERBUP No 50 ttg Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan dalarn pembangunan di Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan PanganKabupaten Balangan
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan; Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
15 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2021
Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeridan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Balangan No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
PERBUP Kab. Balangan No. 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Download :
PERBUP NO 19 ttg PERJALANAN DINAS NEW.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeridan Standar Biaya Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeridan Standar Biaya Perjalanan Dinas yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dan Pemeriksaan; Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi; Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah; Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2021
44 halaman; Lamporan 23 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak

KEPENDUDUKAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dasar Hukum: UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 25 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2009; Keppres Nomor 88 Tahun 2004; Permendagri Nomor 76 Tahun 2015; Perda Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang memuat: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal (1), diantara Nomor urut 6 dan Nomor Urut 7 disisipkan Nomor 6A, 6B, dan 6C dan Nomor 15, dan Nomor 19 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah; 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4); 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah; 7. Bagian Keempat diubah; 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (2) dihapus; 9. Ketentuan Pasal 17 diubah; 10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9); 11. Ketentuan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah; 13. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah; 14. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah; 15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah; 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah; 18. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah; 19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus; 20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5); 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 22. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3); 23. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah; 24. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah; 25. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah; 26. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5); 27. Ketentuan Pasal 62 diubah; 28. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A; 29. Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan ayat (3) huruf a diubah serta ayat (2) huruf g dihapus; 30. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal 65A; 31. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) diubah; 32. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 33. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2016.
11 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 64 Tahun 2017
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
2017 - PERBUP 64 ttg Tupoksi Dinas PU dan PR.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah . Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor38 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
26 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Transportasi Dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP 20 PERUBAHAN TUNJANGAN DPRD.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Transportasi Dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan biaya rill terhadap besaran belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Balangan terhadap kondisi keuangan daerah, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Transportasi Dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
4 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2017
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
Pedoman_Penatausahaan_Pelaksanaan_APBD balangan 1 2017.pdf

Abstrak

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Kegiatan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat lebih meningkatkan keserasian serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan, pemerintahanan dan pembinaan kemasyarakatan diKabupaten Balangan. Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Definisi; 3. Masa Berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
23 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Balangan No. 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeridan Standar Biaya Perjalanan Dinas
PERBUP Kab. Balangan No. 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Download :
PERBUP No. 9 ttg PERUBAHAN PERJALANAN DINAS okk.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2021/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Balangan, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas diubah yaitu terkait ruang lingkup Perjalanan dinas oleh Non PNS; pelaksanaan perjalanan dinas bagi aksa Pengacara Negara; PPPK; tim yang berasal dari instansi vertikal; Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati; Staf khusus Bupati Pegawai Tidak Tetap; pekerja kontrak kerja; organisasi semi pemerintah; ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan PimpinanDPRD; sopir non PNS; perorangan/kelompok berprestasi; tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati; serta menghapus Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4); menambah ketentuan tentang biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test), dan hasilnya; serta menambah Ketentuan dalam Lampiran pada Huruf A. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
13 halaman; Lampiran 5 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 63 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perbup no 63 ttg SOP Penyusunan RKPD.pdf

Abstrak

rencana kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2017/NO.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan, c:lipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Panyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Panyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
11 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2020
Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan

Pendidikan

Download :
NO 61 PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.pdf

Abstrak

Pendidikan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/NO.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan

ABSTRAK:

Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional dan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Balangan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikanperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 34 Tahun 2006; Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010; Permendikbud Nomor 69 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 120 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015; Perda Kab. Balangan Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis; Sasaran; Pelaksana Pemberian Beasiswa; Persyaratan Penerima Beasiswa; Mekanisme Penyaluran; Pembatalan; Pendanaan; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
16 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 68 Tahun 2020
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Balangan No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Download :
NO 68 TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa - Desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2020/NO.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang memuat: Ketentuan Umum; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
23 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2017
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Balangan No. 10 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Download :
2017 - PERBUP 62 ttg TUPPOKSI BKPPD.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah . Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahdan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
16 Halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 69 Tahun 2020
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Balangan No. 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Balangan No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2020/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahu ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2019; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah diubah yaitu Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Bagian C nomor 8 tentang Penyusutan di dalam Lampiran III Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah
5 halaman, Lampiran 2 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 83 Tahun 2021
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi

Abstrak

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2021/No.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Berisi Tentang 1. Ketentuan Umum 2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
21 halaman

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 73 Tahun 2021
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Struktur Organisasi

Abstrak

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2021/No.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
16 halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 807 peraturan (dalam 0,022 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 807 peraturan (dalam 0,022 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 807 peraturan (dalam 0,022 detik)