Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang dengan Pihak Lain
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mengembangkan bidang usaha dan peningkatan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamluyan Kabupaten Batang, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kab Batang dengan [ihak lain;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri No 118 tahun 2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, kerja sama dengan pihak lain, bentuk kerja sama, subjek dan objek kerja sama, pelaksanaan kerja sama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 35 Tahun 2021
pendidikan penerimaan peserta didik - petunjuk teknis
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa setiap warga di Daerah berhak mendapatkan
pendidikan yang layak, bermutu dan berkeadilan; bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada
jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan
sekolah menengah pertama harus dilakukan secara objektif,
transparan dan akuntabel; bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan PPDB, tata cara PPDB, Pendataan ulang dan pemutakhiran data, perpindahan peserta didik, larangan, sanksi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Peraturan Batang Nomor 23 Tahun 2020
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 73 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN KAB. BATANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2021/NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan Bagan Akun Standar, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang SIstem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Batang Perlu Diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bepati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntanasi Pemerintahan Kab. Batang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuaran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; PEraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permedagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2017; Perda Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap ketentuan lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemeirntah Kabupaten Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
188
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum Daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Hal yang diatur : Perencanaan, Penyusunan, Fasilitasi dan Evaluasi, Noreg Raperda, Pentapan, penomoran, Pengundangan dan Atentifikasi, Penyebarluasan, Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Batang No 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Batang No 5 tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kab Batang, maka Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kab Batang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Batang No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 1981; UU No 3 tahun 1982; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 7 tahun 2014; UU No 23 tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP No 44 Tahun 1997; PP No 32 Tahun 1998; PP N o 24 Tahun 2018; Perpres No 112 Tahun 2007; Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013; Permendag No 8 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 2 Tahun 2015; Permendag No 13 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2014; Perbup Batang No 62 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (2) huruf f dan ayat (3) dihapus, perubahan pada Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan penyisipan BAB IXA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
Peraturan Daerah Kab Batang No 5 Tahun 2014
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2021
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Batang No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perbup Batang No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; bahwa dengan ditetapkannya Permendikbud No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Perbup Batang No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendikbud No 16 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, tugas dan fungsi,serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Batang No 50 Tahun 2016
26 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pemilihan Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, tahapan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, kepala desa, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa, biaya pemilihan, pelantikan, serah terima jabatan dan masa jabatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 dicabut.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 88 Tahun 2021
KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2021/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Di Bidang Agama pada Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kab. Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEngelolaan dan Penuyelenggaraan Pendidikan di Kab. Batang, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada Sekolah Dasar
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014; Perda Kab. Batang Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Prinsip Muatan Lokal; Materi Muatan Lokal; Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal; Kerangka Kurikulum; Perencanaan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal; Penyiapan Guru, Sarana, Prasarana dan Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteris dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kab Batang; bahwa berdasarkan ketentaun Pasal 58 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada PP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 53 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 12 Tahun 2008; PermenPAN RB No 34 Tahun 2011; Permendagri No 35 Tahun 2012; PermenPAn RB No 39 Tahun 2013; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tambahan penghasilan pegawai, pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PeraturanBupati Batang No 88 tahun 2020
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten
Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini tentang program pengelolaan arsip vital, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
