Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan modal pemerintah kabupaten melawi pada PT Bank kalbar Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan PAD Kabupaten Melawi, Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2015, Perda no.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Pada PT. Bank Kalbar Tahun 2017 dalam 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Wajib Belajar dan upaya meningkatkan daya tampung sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah menengah dipandang perlu untuk mengatur pembukaan kelembagaan sekolah menengah pertama di kabupaten Melawi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perda No.34 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Pengelolaan; Kurikulum; Siswa; Penilaian; Pembiayaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Melawi sampai dengan tahun 2017 belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi kecuali ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang telah disediakan rumah jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia rumah jabatan atau rumah dinas diperluhkan tunjangan perumahan sesuai kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.9 Tahun 2010, UU No.8 Tahun 2012, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.16 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2005, Perda no.11 Tahun 2007, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Perumahan; Besaran Tunjangan Perumahan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip dan Sasaran; Kegiatan Pemberdayaan; Kerjasama; Penghargaan; Pembinaan; Pelaporan; Pendanaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan asli desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi No.4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan sasaran; Peran, Strategi dan Prinsip Dasar; Pembentukan; Pengelolaan; Jenis Usaha dan Permodalan; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Pertanggungjawaban; Kepailitan; Administrasi; Tahun Buku dan bagi Hasil; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 16 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 43 Tahun 2017
STANDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa Dan Badan permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
5 Halaman, Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Guna melindungi kepentingan umum dan tertib penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 32 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Cara Penghitungan dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Wilayah Pemungutan, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
17 Halaman; Penjelasan : 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan badan Permusyawaratan Desa; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
Kepala Desa, Perangkat Desa yang melaksanakan cuti tetap diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh
4 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, maka perlu disusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
4 halaman dan 5 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Permendagri No. 33 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Prasarana dan Sarana, Lembaga Pengelola, Petugas Kebersihan, Perizinan dan Rekomendasi, Insentif dan Disinsentif, Kerjasama dan Kemitraan, Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Kompensasi, Peran Aktif Masyarakat, Tanggap Darurat, Penyelesaian Sengketa, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
39 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat